Stok BBM SPBU Swasta Langka, Pemerintah Dorong Masyarakat Beli ke Pertamina

Mela Syaharani
28 Agustus 2025, 17:31
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (1/1/2025). PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 Januari 2025, di mana harga BBM Pertamax di Jakarta dan sek
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (1/1/2025). PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 Januari 2025, di mana harga BBM Pertamax di Jakarta dan sekitarnya naik dari Rp12.100 menjadi Rp12.500 per liter, Pertamax Green 95 naik dari Rp13.150 menjadi Rp13.400 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.550 menjadi Rp13.700 per liter, Dexlite dari Rp13.400 menjadi Rp13.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp13.80
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina. Hal ini lantaran kosongnya pasokan BBM di SPBU milik perusahaan swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, hingga Vivo.

“Pemerintah sudah tambah kuota impor BBM 10% untuk SPBU non-Pertamina. Nah, apabila masih kekurangan (pasokan), maka bisa membeli ke SPBU Pertamina yang terdekat,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas Djoko Siswanto saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/8).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut dengan tambahan 10% izin kuota impor ini seharusnya sudah bisa mencukupi pasokan untuk SPBU swasta.

“Jadi kalau ada kelangkaan, ya kami harus petakan dahulu apa yang menjadi penyebabnya,” ujar Yuliot dalam kesempatan yang sama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tri Winarno. Dia menyebut langkah yang bisa diambil masyarakat saat ini bisa mengatasi kelangkaan stok BBM dengan membelinya di Pertamina.

“Silakan ambil dari Pertamina,” kata Tri.

Pemerintah Perkuat Peran Pertamina

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah memperkuat posisi Pertamina sebagai penopang utama ketersedian BBM domestik. Menurutnya, hal ini menyangkut implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

“Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi Pertamina yang akan diperkuat,” kata Bahlil di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (27/8).

Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya, perusahaan patungan BP-AKR, Vanda Laura mengatakan saat ini sedang mencari alternatif pasokan dalam negeri, menyusul kosongnya stok beberapa jenis bahan bakar minyak di SPBU mereka.   

Kekosongan BBM ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu di sejumlah jaringan SPBU mereka. Dia mengatakan BP-AKR berkomitmen memulihkan ketersediaan stok BBM dengan berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak terkait. 

“Sekaligus mengoptimalkan distribusi, mencari alternatif pasokan dalam negeri, serta menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga,” kata Vanda kepada Katadata, Rabu (27/8).  

Vanda mengakui bahwa saat ini beberapa jaringan SPBU BP mengalami keterbatasan stok BBM BP Ultimate dan BP 92, sehingga tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.  

Tidak hanya BP, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian juga membenarkan bahwa produk BBM Shell Indonesia seperti jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU.  Dia menyebut belum ada kepastian kapan ketiadaan stok BBM ini akan berakhir. 

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk memastikan ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” kata Ingrid kepada Katadata, Rabu (27/8). 

Bantah stok kosong karena izin

Yuliot sebelumnya mengungkapkan alasan kosongnya pasokan beberapa jenis BBM di SPBU milik perusahaan swasta tidak berkaitan dengan pemberian izin impor BBM untuk badan usaha. 

“Bukan (karena izin impor), saya cek dulu tapi proses perizinan itukan ada di Ditjen Migas. Jadi ini sudah kami bahas,” kaya Yuliot saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/8). 

Kendati demikian dia mengakui bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pasokan BBM secara nasional. Hal ini dilakukan imbas adanya kelebihan permintaan BBM pada Februari 2025 sehingga pasokan untuk Maret kemarin cukup tinggi. 

“Waktu itu sebenarnya kami ada batasan kuota dan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan dan Keuangan bagaimana untuk kebutuhan energi khususnya BBM bisa terpenuhi secara keseluruhan,” ujarnya. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...