Bahlil: Instruksi Shell dan BP Beli BBM Pertamina Tak Langgar Persaingan Usaha

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa instruksi kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Swasta Shell dan BP-AKR melakukan kerja sama pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Pertamina bukan bagian dari pelanggaran persaingan usaha.

Bahlil mengatakan pemerintah sudah memberikan izin impor BBM ke perusahaan swasta dengan jumlah kuota yang sama seperti tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga menyetujui penambahan izin impor BBM sebanyak 10% tahun ini.

Ketua Umum Partai Golkar itu membantah tudingan bahwa pemerintah menutup akses impor tambahan kepada SPBU swasta yang dikhawatirkan dapat memicu persaingan tidak sehat dengan Pertamina.

“Impor untuk 2025 kuotanya ini diberikan 110% dibanding dengan 2024. Jadi sangat tidak benar kalau kami tidak memberikan kuota impor. Tetapi untuk selebihnya silakan kolaborasi b to b dengan pertamina,” kata Bahlil di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (9/9).

Bahlil mengatakan,  pemerintah tengah memperkuat posisi Pertamina sebagai penopang utama ketersedian BBM domestik. Menurutnya, hal ini menyangkut implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara, tetapi bukan berarti total semuanya dikuasi oleh negara. Dan saya pikir sudah adil kok, sudah dikasih 110%,” ujarnya.  

Bahlil menyebut pihaknya telah memanggil Shell dan BP-AKR terkait kuota impor BBM. Menurutnya, Kementerian ESDM telah menyampaikan penjelaskan kepada dua perusahaan tersebut. “Karena kami sudah memberikan alokasi mereka 110% dari total kuota impor per masing-masing perusahaan,” kata Bahlil.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019-2024 itu turut menghormati langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memantau kebijakan pengadaan BBM belakangan ini. “Itu hak institusi mereka,” ujarnya.

KPPU tengah mendalami permasalahan kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi stasiun SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR. Kelangkaan stok terjadi pada Agustus 2025.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, mengatakan pihaknya  tengah mengkaji secara mendalam atas dinamika pasar tersebut sejak awal tahun dan mempertebal intensitas pengawasan pada bulan ini menyusul laporan kekosongan pasokan di sejumlah SPBU swasta.

“Tindakan ini sejalan dengan prioritas KPPU di sektor energi dalam menjaga agar sektor tersebut tidak diwarnai oleh berbagai praktik monopoli yang merugikan masyarakat,” kata Fanshurullah dalam siaran pers, dikutip Selasa (9/9).

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP AKR mengalami kelangkaan stok BBM lebih dari satu pekan. Dia menyebut berbagai penyebab sempat diurai, seperti perizinan impor dan tingginya konsumsi akibat peralihan ke BBM non-subsidi menjadi sorotan.