Bahlil Pangkas Proses Perizinan Pembangkit Panas Bumi, Bisa Rampung 3 Bulan

Mela Syaharani
10 Oktober 2025, 18:42
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pemaparan saat menjadi pembicara pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum bertema Investing for a Resilient, Sust
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sg
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pemaparan saat menjadi pembicara pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum bertema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World itu menghadirkan sekitar 250 pembicara serta diikuti lebih dari 100 pebisnis dan filantropis untuk mendorong kolaborasi global dalam mempercepat transisi ekonomi berkelanjutan melalui investasi.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memangkas proses perizinan untuk pengelolaan panas bumi atau geothermal di Indonesia.

“Panas bumi itu perizinannya (diurus) bisa sampai satu tahun, tidak selesai-selesai. Tapi sekarang kami sudah mulai ubah, cukup 3 bulan, sudah selesai. Tendernya pun tidak pakai lama-lama lagi,” kata Bahlil dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2025, Jumat (10/10).

Percepatan ini bertujuan agar alur perizinannya tidak berbelit sehingga investasi bisa lebih cepat dilakukan. Baginya hal ini penting karena kondisi dunia saat ini sedang fokus pada isu energi bersih.

“Produk-produk yang dilahirkan dari energi baru terbarukan punya nilai jual di pasar yang jauh lebih tinggi daripada produk yang menggunakan energi fosil,” ujarnya.

Menurutnya dengan tren ini, penggunaan energi fosil tidak akan bertahan lama karena Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan target net zero emission pada 2060.

Pada akhir 2024, Bahlil mengatakan, salah bentuk penyederhanaan proses perizinan dilakukan melalui peluncuran platform digital untuk pengelolaan panas bumi bernama Genesis, di mana lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dilakukan di platform tersebut mulai 2025.

Tak hanya itu, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Pemerintah akan membangun 48 ribu kilometer sirkuit (kms), sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pembangunan energi baru dan terbarukan.

Selama ini, menurut Bahlil, jaringan transmisi yang menghubungkan antara sumber energi dan jaringan listrik masih belum mencukupi.

"Maka tahun ini, kami, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bentuk komitmen dan konsekuen dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, kita menyusun RUPTL di 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan," kata Bahlil, dikutip dari Antara.

Dengan komitmen tersebut, ia menilai Indonesia menjadi lebih siap untuk menjadi negara produsen listrik panas bumi terbesar di dunia.

“Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90 persen potensi ini,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar, mencapai 23.742 Megawatt (MW). Dirinya menilai bahwa dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia. Selain itu, Bahlil mengatakan saat ini Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai produsen listrik panas bumi secara global.

Dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 Megawatt (MW), posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...