Disebut Menteri Berkinerja Terburuk, Bahlil 3 Kali Blunder Soal Kebijakan Energi

Pada awal pekan ini lembaga riset CELIOS merilis laporan penilaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam setahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapat penilaian terburuk dengan poin -151.

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Fahmy Radhi mengatakan Bahlil beberapa kali melakukan kesalahan ketika memutuskan kebijakan. "Saya salah satu yang mendorong untuk me-reshuffle Pak Bahlil. Tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah blunder terlalu parah. Hanya ada satu (jalan keluar), yaitu diganti,” kata Fahmy saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (22/10).

Blunder pertama, ia mengatakan, larangan pembelian elpiji bersubsidi 3 kilogram di pengecer. Kebijakan ini sempat membuat gas melon menjadi langkah. Bahkan salah seorang warga yang mengantre membeli LPG meninggal dunia. Akhirnya, aturan ini diubah dan kembali seperti sediakala. 

Kedua, berkaitan dengan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Tercatat ada beberapa izin usaha pertambangan  yang terbit di kawasan pariwisata itu. “Harusnya pulau kecil tidak boleh ditambang. Kebijakan IUP ini juga dibatalkan oleh Prabowo,” ujar Fahmy. 

Hingga saat ini, hanya ada satu IUP yang masih beroperasi yakni PT Gag Nickel yang memproduksi nikel. Korporasi ini merupakan salah satu anak usaha yang dimiliki PT Aneka Tambang Tbk.

Ketiga, kebijakan impor bahan bakar minyak yang kini dilakukan secara terpusat, melalui Pertamina. Kebijakan ini untuk merespons kuota impor BBM stasium pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta yang sudah habis.

Masalah yang muncul sejak Agustus lalu ini belum kunjung tuntas karena SPBU swasta masih melakukan negosiasi dengan Pertamina. “Saya kira ini sangat blunder sehingga kalau tidak di-reshuffle, (Bahlil) akan melakukan kesalahan berulang kembali dan mempengaruhi kinerja kabinet Merah Putih," ucap Fahmy.

Kinerja Pemerintahan Prabowo

Selain menteri, CELIOS juga melakukan survei atas kinerja pemeritahan Prabowo. Survei ini dilakukan terhadap 1.338 responden serta 120 jurnalis dari 60 media nasional. 

Dari hasil penjaringan opini, sebanyak 72% responden menilai kinerja pemerintahan buruk. Angka tersebut terdiri dari 43% menganggap kinerja pemerintah buruk dan 29% sisanya menilai sangat buruk. Di bidang hukum, 75% publik menilai penegak hukum semakin tumpul. 

Sedangkan 43% menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Adapun, 84% responden menganggap pajak dan pungutan lainnya memberatkan mereka. 

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan hasil survei tersebut adalah rapor merah bagi pemerintah. Dia juga berharap pemerintahan Prabowo bisa segera berbenah. 

"Segera melakukan reshuffle kabinet, menjalankan rekomendasi untuk segera memperbaiki penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah," katanya dalam keterangan tertulis pada Senin (20/10).