Setahun Berdampak: EBT Jadi Arah Baru Ketahanan dan Ekonomi Energi Nasional

Pemerintah mempercepat langkah transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai strategi utama memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini muncul di tengah lonjakan harga energi fosil global yang menekan devisa dan membebani neraca perdagangan Indonesia.

Dalam setahun terakhir, kinerja sektor EBT menunjukkan tren positif. Program bioenergi B40, campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar, menjadi salah satu pendorong utama realisasi transisi energi yang lebih bersih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Program tersebut juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp14,7 triliun.

Dari sisi makroekonomi, kebijakan B40 memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Pemerintah berhasil menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menciptakan lebih dari 1,3 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan emisi karbon sebanyak 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Selama 2025, dua momentum besar menandai komitmen pemerintah terhadap sektor energi bersih. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya merupakan pembangkit berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan kapasitas 379,7 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya merupakan PLT Panas Bumi, sedangkan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Kebijakan EBT juga memberi efek turunan terhadap ekonomi desa. Di sejumlah wilayah pedesaan, PLTS komunal membantu menurunkan biaya energi sekaligus meningkatkan produktivitas usaha kecil.

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.

Sebagai komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dari sektor hijau. EBT kini bukan sekadar sumber energi alternatif, melainkan motor penggerak baru bagi perekonomian berkelanjutan Indonesia.