Momen Dirut Pertamina Kunjungi Kantor Kemenkeu Setelah Dikritik Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10). Pertemuan tersebut terjadi setelah Purbaya sempat mengkritik Pertamina mengenai pembangunan kilang yang lambat di DPR.

Simon bahkan tiba di kantor Kemenkeu lebih dulu daripada Purbaya yaitu pukul 09.57 WIB. Sementara Purbaya tiba setengah jam kemudian. 

Malam harinya kepada wartawan, Purbaya mengatakan bahwa pertemuan itu membahas arah kebijakan pembangunan kilang minyak serta penguatan sektor hulu migas nasional.

“Dia (Simon) ngebahas kritikan saya di DPR. Dia malah senang, sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih senang membangun kilang lagi,” ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, pertemuan itu berjalan dalam suasana positif dan produktif. Sebab, Simon dinilai mempunyai pandangan terbuka terhadap kritik pemerintah.

"Jadi dia (Simon) menerima kritik, dan sama pendangannya sama saya. Kita memajukan dunia perminyakan di Indonesia," katanya, menerangkan. 

Dalam pertemuan itu, Menkeu juga menyinggung kelemahan kinerja sektor hulu Pertamina yang selama ini dinilai belum optimal. Peningkatan kapasitas eksplorasi menurutnya menjadi hal penting agar produksi minyak nasional tidak terus menurun.

"Jadi kalau kilang lifting itu enggak mungkin naik lagi kalau enggak ada penemuan ladang minyak baru. Karena ladang minyak kan setelah diproduksi terus, pasti turun terus. Jadi kalau yang sekarang diakalin pun akan turun terus, enggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi," katanya, menerangkan. 

Maka dari itu, Bendahara Negara mendorong Pertamina untuk memperkuat sektor hulu, terutama pada pengembangan minyak dan gas (migas) sebagai bagian dari strategi jangka menengah perusahaan.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9), Purbaya menegaskan kembali pentingnya pembangunan kilang minyak baru oleh Pertamina guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut dinilai akan membantu menekan beban anggaran subsidi energi yang terus meningkat setiap tahun.

“Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” kata Purbaya dalam rapat tersebut.

Ia mengingatkan bahwa komitmen pembangunan tujuh kilang baru yang pernah dijanjikan Pertamina pada 2018 masih belum terealisasi sepenuhnya. Padahal, kata Purbaya, kebutuhan kilang domestik sangat mendesak untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Impor BBM memakan anggaran besar dan membuat subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar dia.

Tanggapan Pertamina

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kritik tersebut merupakan masukan berharga bagi Pertamina. Ia menjelaskan perusahaan harus meningkatkan produksi minyak di hulu migas, jika membangun kilang baru.

“Jika tidak, itu sama saja, kalau bangun kilang dan beroperasi baik, namun minyak mentahnya masih impor,” kata Simon di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Ia mengatakan Pertamina dalam waktu dekat atau tahun ini bersiap melakukan onstream Refinery Development Master Plan alias RDMP Balikpapan.

“Sejak 2019 sampai tahun ini, yang akan kami dorong pada 10 November, mudah-mudahan, proyek (kilang) RDMP Balikpapan mulai beroperasi,” kata dia.

Simon menyampaikan dengan beroperasinya kilang Balikpapan, maka meningkatkan kapasitas, sehingga bisa mengurangi jumlah impor BBM Indonesia. Sebab, proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, serta menggenjot kualitas produk dari setara Euro 2 menjadi setara Euro 5.

“Ini merupakan pekerjaan rumah, kami harus terus memperbaiki diri dan mengembangkan kilang supaya bisa mencapai produksi serta performa yang terbaik,” ujarnya.