Pemerintah Pacu Hidrogen Gantikan Diesel, Patokan Harga di Bawah HPP Lokal

Pemerintah mendorong pemanfaatan hidrogen sebagai pengganti bahan bakar diesel, terutama untuk pembangkit listrik di daerah terpencil. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan harga energi berbasis hidrogen nantinya harus berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) diesel di masing-masing wilayah agar dapat langsung diserap PLN.

Menurut Eniya, skema tersebut telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2025 tentang sistem hybrid energi terbarukan. Aturan turunan berupa Keputusan Menteri (Kepmen) kini sedang difinalisasi untuk memperjelas mekanisme harga. 

“Jika hidrogen dikembangkan di daerah terpencil dengan kapasitas di bawah 10 MW, maka listriknya bisa dijual ke PLN sepanjang lebih murah dari harga diesel setempat. Ini peluang besar untuk mempercepat program de-dieselisasi,” ujar Eniya, usai Indonesia–Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum ke-4, di Jakarta, Selasa (3/2). 

Ia menyebut harga diesel di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari US$ 25 sen per kWh hingga yang tertinggi mencapai US$ 119 sen per kWh di wilayah terpencil. Dengan patokan tersebut, pembangkit berbasis hidrogen diharapkan mampu menekan subsidi energi sekaligus menurunkan emisi karbon.

Regulasi Khusus untuk Hidrogen dan Amonia Hijau

Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah khusus hidrogen dan amonia yang akan mengatur insentif investasi, model bisnis, serta integrasi dengan perdagangan karbon. 

Regulasi ini diproyeksikan menjadi landasan bagi proyek-proyek hidrogen yang saat ini telah masuk pipeline, seperti di Sumba, Aceh, Gresik, Patimban, dan Kalimantan.

Eniya menjelaskan, penggunaan hidrogen sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketergantungan terhadap diesel. 

“Indonesia masih sangat bergantung pada diesel. Hidrogen bersama panel surya dan baterai menjadi bagian solusi transisi menuju energi tanpa karbon,” katanya.

Kolaborasi Strategis dengan Jepang

Kolaborasi dengan Jepang dinilai strategis karena Jepang dan Korea merupakan negara yang paling agresif mengembangkan pasar hidrogen di Asia Timur. Jepang juga diproyeksikan menjadi offtaker terbesar hidrogen dan amonia hijau dari Indonesia. 

“Selama ini Jepang mengimpor gas dari Indonesia. Ke depan, dengan infrastruktur yang sama, kita bisa mengirim hidrogen yang lebih bersih,” ujar Eniya.

Di dalam negeri, beberapa inisiatif telah berjalan. PLN telah memproduksi hidrogen hijau di 22 lokasi, sementara sektor pertambangan mulai mengombinasikan PLTS, panas bumi, dan hidrogen untuk mengurangi konsumsi diesel. Di sektor transportasi, Pertamina bersama Toyota juga memulai proyek pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan.

Secara global, permintaan hidrogen mencapai sekitar 100 juta ton per tahun dan tumbuh 2%. Indonesia berpeluang menjadi produsen utama karena memiliki sumber energi terbarukan melimpah. Pemerintah menargetkan hampir 200 ton hidrogen hijau dapat masuk pasar pada 2026.

“Kuncinya adalah harga kompetitif dan regulasi jelas. Peta jalan harus menjadi aksi nyata, bukan sekadar dokumen. Dengan ekosistem yang tepat, hidrogen bisa menjadi pilar baru daya saing industri nasional,” kata Eniya.