Indonesia Pangkas Impor Minyak Asia Tenggara hingga Afrika Imbas Tarif Dagang AS

Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia akan mengubah porsi impor minyak mentah dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Hal ini sebagai dampak dari hasil perjanjian tarif perdagangan timbal balik antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.

Dalam perjanjian itu, Indonesia harus melakukan impor komoditas energi US$ 15 miliar atau Rp 253,27 triliun yang terdiri atas BBM, crude, dan liquified petroleum gas (LPG).

“Itu bukan menambah impor, tapi menggeser sebagian volume impor dari beberapa negara,” kata Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2) malam.

Bahlil menyebut implementasi impor energi dari AS akan dilakukan oleh Pertamina, lantaran Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah saat ini masih menghitung volume dan nilai impor minyak yang akan dialihkan dari Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah ke Amerika Serikat. Ia memperkirakan butuh waktu tiga minggu untuk menetapkan angkanya.

“Mungkin yang dipangkas paling besar Asia Tenggara. Disusul Timur Tengah, dan beberapa negara di Afrika,” ujarnya.

Mantan Menteri Investasi itu memastikan kegiatan impor energi dari AS akan memperhatikan aspek keekonomian yang saling menguntungkan. “Setelah finalisasi 90 hari ke depan selesai, maka (impor) langsung masuk tahap eksekusi,” katanya.

Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani perjanjian tarif perdagangan timbal balik alias resiprokal antara kedua negara pada Jumat (20/2) pagi. Dalam perjanjian berjudul "Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance" ini, Indonesia akan mengimpor komoditas energi asal AS US$ 15 miliar yang terdiri atas tiga komoditas, yakni: 

• Impor liquified petroleum gas (LPG) US$ 3,5 miliar 
• Impor minyak mentah atau crude US$ 4,5 miliar 
• Impor BBM atau bensin olahan US$ 7 miliar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tujuan dan visi perjanjian ini untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. 

“Jadi saya menggarisbawahi, menghormati kedaulatan masing-masing negara menjadi bagian perjanjian yang ditandatangani,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2).