Airlangga Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Meski APBN Terimbas Perang Iran

Pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meskipun harga minyak melonjak setelah tersengat konflik geopolitik di Iran. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mengacu pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar $US 70 per barel.

“Belum. Kan APBN kita kemarin di 70 dolar ICP. Jadi kita tunggu saja,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan saat ini pemerintah masih memantau perkembangan konflik global yang berpotensi mempengaruhi harga minyak dunia. Airlangga berpandangan, durasi perang akan sangat menentukan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal Indonesia.

Kenaikan harga minyak mentah memicu tekanan terhadap APBN. Setiap kenaikan ICP berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, meski di sisi lain juga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.

Airlangga mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario apabila konflik berkepanjangan mendorong harga minyak lebih tinggi dari asumsi APBN. Namun untuk saat ini, belum ada keputusan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi.

Sebelumnya, Airlangga mengakui serangan AS -Israel terhadap Iran berpotensi mengerek BBM.  “Otomatis akan naik, sama seperti saat perang Ukraine kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC ” katanya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman di tengah meruncingnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Menurutnya, pemerintah saat ini juga telah mengalihkan porsi 25% sumber impor minyak mentah atau crude dari sebelumnya dari Timur Tengah ke AS yang tidak memiliki keterkaitan dengan jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz. “Dari 25% itu, pemerintah sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz,” ujarnya.