Bahlil Usul Anggaran ESDM Rp 27,3 Triliun, Sebanyak 80% untuk Infrastruktur
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan jumlah pagu anggaran kepada DPR sebanyak Rp 27,33 triliun untuk 2027. Bahlil mengatakan dari jumlah usulan tersebut, 80% dialokasikan untuk program strategis infrastruktur.
Berdasarkan paparan, porsi usulan tersebut sebagian besar ditujukan untuk Ditjen Migas Rp 11,32 triliun dan Ditjen Ketenagalistrikan Rp 10,46 triliun.
“(Alokasi ini) berangkat dari aspirasi terkait urusan listrik desa, pemasangan listrik gratis, urusan jaringan gas bumi, sehingga sebagian besar kita alokasikan untuk rakyat,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).
Anggaran untuk Ditjen Migas ditujukan bagi program Konverter Kit Petani dan konsultan pengawas. Bahlil juga menganggarkan pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei untuk 2027, jaringan gas rumah tangga dan konsultan pengawas, pipa transmisi Semarang-Solo-Jogjakarta serta konsultan pengawas, dan pipa transmisi gas Cirebong-Bandung, serta konsulas pengawas.
Dia menyebut proyek pipa Gas Dumai-Sei Mangkei ini sebenarnya merupakan multiyears program. “Ini agar surplus gas yang ada di Sumatra bisa ditarik ke daerah Jawa ataupun sebaliknya,” ujarnya.
Tak hanya jaringan gas, Bahlil juga menyampaikan program jaringan gas bumi juga dianggarkan agar bisa mengurangi kebutuhan Indonesia atas LPG. Program jaringan gas ini menggunakan gas alam yang dialirkan langsung ke masyarakat.
Sementara itu untuk Ditjen Ketenagalistrikan, anggaran akan dialokasikan untuk program bantuan pasang baru listrik (BPBL) serta infrastruktur listrik desa.
Dia mengatakan hingga saat ini masih ada 10.000 lebih titik, 5.700 desa, 4.400 dusun yang belum dialiri listrik. Bahlil menyebut ada di kawasan Indonesia Timur seperti bagian Sulawesi, Maluku, dan Papua belum emndapatkan aliran listrik.
“Jadi nanti kami akan dorong bangun. Perintah Bapak Presiden, 2029-2030 semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada insyaallah (harus selesai),” ucapnya,
Rasio Elektrifikasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,832% per triwulan I 2026.
“Meningkat signifikan dibanding 91,16 persen pada tahun 2016,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII dikutip dari Antara.
Menurut Tri, capaian tersebut menunjukkan akses listrik kepada masyarakat Indonesia semakin nyata dan mendekati elektrifikasi penuh. Sebagian besar provinsi, lanjut dia, sudah mencapai elektrifikasi di atas 95%.
“Bahkan, beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta,” kata Tri.
Tri menegaskan pemerintah berkomitmen kuat untuk memberikan akses listrik kepada semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu 4 tahun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah program Listrik Desa (Lisdes).
Program bantuan pasang baru listrik (BPBL) ditujukan kepada rumah tangga miskin belum berlistrik yang di sekitar rumahnya telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah PLN.
“Roadmap (peta jalan) untuk program Lisdes dan BPBL pada tahun 2025–2029 disusun sebagai peta jalan nasional untuk menuntaskan pemerataan akses listrik secara berkelanjutan,” kata Tri.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga turut menghadiri RDP dengan Komisi XII menyampaikan siap menjalankan penugasan dari pemerintah, sebab PLN merupakan perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan program pemerintah di sektor kelistrikan.
“Baik itu untuk Listrik Desa maupun ada penugasan tambahan yaitu (PLTS) 100 GW, kami siap menjalankan,” ujar Darmawan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
