Kurangi Impor LPG, Bahlil Usul Anggaran Rp 815 M untuk Kompor Listrik pada 2027
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Kompor listrik masuk dalam program strategis infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi di tahun depan.
“Kompor listrik untuk mengurangi kebutuhan LPG, kami mencari (cara) untuk (meningkatkan) bauran energi,” kata Bahlil dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).
Ditemui usai rapat, selain untuk penambahan bauran energi program kompor listrik ini juga dipilih karena saat ini 80% kebutuhan liquified petroleum gas (LPG) Indonesia dipenuhi dari impor. Dia menyebut setiap tahun Rp 130 triliun devisa Indonesia keluar untuk impor LPG, ditambah Rp 80 triliun dana pemerintah digunakan untuk subsidi LPG.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, ini akan menjadi masalah (di kemudian hari). Maka salah satu alternatifnya adalah kami dorong (program) kompor listrik,” ujarnya.
Bahlil menyebut dalam tahap awal berjalannya program, pemerintah telah membidik beberapa model kompor listrik yang cocok untuk digunakan bagi rumah tangga dengan tegangan di bawah 900 kWh.
Hal ini dipilih agar masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan desa bisa memakai kompor listrik sesuai dengan tegangan listrik di rumah.
Dia menyebut hingga saat ini belum ada perkiraan berapa jumlah kompor listrik yang didapatkan dari usulan anggaran Rp 815 miliar tersebut.
“Masih menunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin nanti Agustus baru bisa keluar jumlah unitnya,” ucapnya.
Program kompor listrik sebelumnya sudah pernah dicanangkan dalam beberapa tahun lalu, namun berakhir tidak berjalan. Menurut Bahlil, model kompor listrik saat ini berbeda dari sebelumnya.
Dia menyebut teknologi yang digunakan dalam program kompor listrik saat ini lebih baik dibandingkan usulan program kompor listrik yang sama.
“Sekarang kami sedang menatap seberapa besar perbedaan positif dari kompor listrik yang lama dengan yang baru,” katanya.
Pemerintah pada 2022 pernah berupaya untuk menjalankan program konversi kompor LPG menjadi kompor listrik yang kini menyasar pada sektor kelompok rumah tangga ekonomi menengah ke atas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang saat itu dijabat Arifin Tasrif, mengatakan langkah ini sebagai implementasi clean cooking yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, kompor listrik juga dinilai bisa meminimalisir risiko kecelakaan yang dapat terjadi di dapur.
"Kami mungkin memikirkannya mulai dari segmen medium ke atas. Sebetulnya clean cooking sangat penting untuk mengurangi risiko dan emisi, serta memang harus terjangkau. Ini tiga faktor yang harus bisa diperhatikan," kata Arifin saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR Jakarta pada Selasa (13/12/22).
Arifin berharap, implementasi kompor listrik pada sektor rumah tangga ekonomi mampu bisa memangkas pemakaian LPG sehingga berdampak positif pada penurunan impor LPG. "Memang sudah mempunyai daya saving yang cukup kan tidak usah lagi pakai yang LPG," ujar Arifin.
Sebelumnya, PLN juga mengaku terus menjalankan program kompor listrik sebagai upaya penyediaan energi bersih dan elektrifikasi di sektor rumah tangga. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan program ini merupakan aksi korporasi yang tak terikat dengan program pemerintah.
"Kami terus menjalankan program kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi. Jadi ini soft selling kepada pelanggan kami dengan kapasitas terpasang yang non subsidi," kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Senin (28/11/22).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
