Freeport dan KLH Perkuat Ketahanan Pesisir NTB dengan Tanam 1,5 Juta Mangrove

PT Freeport Indonesia (PTFI) menuntaskan program penanaman 1,5 juta bibit mangrove di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada area seluas 484 hektare. Program yang menjadi bagian dari rehabilitasi mangrove nasional tersebut dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur.

Peresmian penyelesaian program ditandai dengan penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Rabu (8/7), yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta masyarakat setempat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, rehabilitasi mangrove menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem pesisir dan mengatasi dampak perubahan iklim. Menurutnya, langkah yang dilakukan PTFI sejalan dengan program pemerintah yang mendorong penanaman dua miliar pohon sebagai respons terhadap krisis lingkungan.

PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua.

"Mangrove memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyerap karbon, dan mendukung mata pencaharian masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan lingkungan," kata Jumhur.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menjelaskan, total area rehabilitasi mangrove di NTB mencapai 484 hektare, terdiri atas 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur. Luasan tersebut setara dengan sekitar 73% dari total rehabilitasi mangrove yang dilakukan perusahaan di luar wilayah operasional Papua.

Program penanaman berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total 1,5 juta bibit mangrove. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup), serta PTFI yang ditandatangani pada 2023.

Melalui kerja sama tersebut, PTFI menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 2.000 hektare di luar wilayah operasional perusahaan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian diverifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hingga saat ini, lokasi rehabilitasi yang telah terverifikasi mencapai 834 hektare. Dari luasan tersebut, PTFI telah merealisasikan penanaman mangrove seluas 666 hektare di delapan provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, dengan total sekitar dua juta bibit mangrove.

“Kemudian untuk Papua khususnya di Kabupaten Mimika, PTFI telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area seluas lebih dari 2.184 hektare di Papua," kata Tony.

Tony mengatakan program rehabilitasi di NTB juga memberikan dampak sosial melalui pelibatan sekitar 1.500 masyarakat lokal. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan mangrove.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya mendukung keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir, tetapi juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Salah satu anggota Komunitas Mangrove Sumbawa, Muhammad Tisnaini menilai, program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, terutama melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan peningkatan produktivitas kawasan mangrove.

"Kami telah membina lima kelompok masyarakat yang kini mampu memproduksi bibit hingga melakukan penanaman secara mandiri. Keberadaan mangrove juga membantu nelayan karena menjadi habitat berbagai jenis ikan, sehingga mereka tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan," kata Tisnaini.

Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, ikut menjaga dan merawat mangrove agar manfaat ekologis maupun ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Tony menambahkan, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

“PTFI berharap kolaborasi ini dapat terus memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem pesisir serta menciptakan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Tony.