Ekonom Sebut Peluang Penurunan Harga Pertamax Makin Kecil

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi Pertamax semakin kecil. Hal ini terjadi seiring kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya biaya logistik akibat konflik di Timur Tengah. 

Pemerintah dinilai lebih realistis untuk mempertahankan harga Pertamax dan berfokus menjaga ketahanan pasokan energi, stabilitas rupiah, dan daya beli masyarakat hingga tekanan biaya mereda.

Harga minyak dunia terus naik seiring memanasnya perang antara AS dan Iran di Timur Tengah. Dua pekan lalu, harga Brent masih berada di kisaran US$ 70-an per barel. Saat ini harganya sudah melonjak ke angka US$ 92 per barel.

Syafruddin mengatakan harga Pertamax memang tidak dihitung berdasarkan harga Brent harian, tetapi berdasarkan rata-rata harga produk bensin regional, kurs rupiah, biaya pengadaan, distribusi, pajak, dan margin.

“Ketika Brent kembali berada di kisaran US$ 91–92 per barel, WTI menembus sekitar US$ 85, dan rupiah mendekati Rp18.000 per dolar, ruang penurunan harga menyempit karena biaya impor dalam rupiah meningkat,” kata Syafruddin kepada Katadata.co.id, Rabu (22/7).

Selain faktor-faktor di atas, kondisi geopolitik juga masih diwarnai oleh ancaman serangan di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Aksi tersebut menaikkan biaya pelayaran, asuransi, serta risiko pasokan. Bahkan beberapa kapal tanker Saudi bahkan mengubah rute setelah ancaman Houthi. 

Kendati demikian, dia menilai pemerintah masih dapat menurunkan Pertamax bila ketegangan di Timur Tengah mereda cepat, sehingga harga minyak kembali turun sebelum periode evaluasi berakhir, dan rupiah menguat. 

“Dalam kondisi terkini, keputusan paling realistis adalah mempertahankan harga sambil menunggu rata-rata harga dan kurs, bukan menjanjikan penurunan yang belum memiliki dasar biaya kuat,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia menyampaikan pemerintah juga perlu mengambil sikap defensif, terukur, dan transparan dengan memusatkan kebijakan pada stabilitas pasokan, rupiah, inflasi, serta daya beli. Hal itu bisa diwujudkan melalui beberapa cara.

Pertama, pemerintah harus mengamankan stok dan kontrak impor BBM melalui diversifikasi pemasok, rute pelayaran, dan jadwal pengadaan. Hal ini dimaksudkan agar gangguan Hormuz serta Bab el-Mandeb tidak langsung mengurangi pasokan domestik. 

Kedua, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga rupiah karena kombinasi minyak mahal dan depresiasi kurs menghasilkan tekanan ganda terhadap harga energi. Reuters mencatat inflasi Juni mencapai 3,34%, rupiah kembali mendekati Rp18.000, dan risiko kenaikan suku bunga menguat. 

Ketiga, pemerintah sebaiknya melindungi kelompok rentan melalui bantuan yang terarah, bukan menahan seluruh harga energi tanpa batas. “Karena kebijakan tersebut dapat memindahkan beban ke APBN dan keuangan Pertamina,” ucapnya.

Keempat, pemerintah perlu menyampaikan formula serta periode evaluasi harga Pertamax secara terbuka, agar publik memahami Brent hanya salah satu komponen. 

“Sikap terbaik bukan bereaksi terhadap pergerakan harga satu hari, melainkan menjalankan skenario deeskalasi, konflik terkendali, dan gangguan ganda dengan batas intervensi yang jelas,” katanya.

Tekanan pada Biaya Impor Minyak

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga menyebut kemungkinan penurunan harga Pertamax dalam waktu dekat semakin terbatas. Konflik Timur Tengah disebut memberikan tekanan terhadap biaya impor minyak. 

“Pernyataan Menteri ESDM sebelumnya yang membuka peluang penurunan harga memang didasarkan pada asumsi harga minyak global akan turun, tetapi perkembangan pasar saat ini justru bergerak berlawanan,” kata Yusuf kepada Katadata.

Sama seperti Syafruddin, dia juga mengatakan jika tekanan harga minyak berlanjut, sikap  yang lebih realistis diambil adalah mempertahankan harga saat ini. Pemerintah bisa  melakukan penyesuaian, jika memberikan dukungan kebijakan tertentu dari sisi fiskal.

Menurutnya dalam kondisi seperti ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan kesehatan keuangan Pertamina maupun APBN. 

“Menahan harga secara artifisial dalam waktu lama justru berisiko menciptakan tekanan yang lebih besar di kemudian hari. Langkah yang lebih tepat adalah memastikan pengelolaan stok dan pasokan berjalan baik, memperkuat diversifikasi sumber energi, serta memberikan komunikasi publik yang transparan agar tidak muncul spekulasi,” ujarnya.

Dia mengatakan situasi saat ini kembali menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor masih menjadi tantangan struktural. Oleh sebab itu, percepatan transisi energi dan peningkatan efisiensi konsumsi energi perlu terus didorong sebagai strategi jangka menengah. 

“Dengan kebijakan yang berbasis data dan respons yang terukur, pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal maupun kepercayaan publik,” ucapnya.

Peluang Penurunan Harga Pertamax

Pemerintah membuka peluang untuk menurunkan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal itu dapat terjadi apabila tren penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut. 

Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi perkembangan harga minyak dunia dan akan menggelar rapat bersama PT Pertamina untuk membahas penyesuaian harga BBM nonsubsidi. 

“Ketika harga minyak dunia turun, pemerintah akan menyesuaikan. Karena teman-teman tahu kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai dua hari naik lagi,” kata Bahlil seusai mengikuti Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/7).

Pemerintah juga tengah berupaya mencari skema penyesuaian harga yang seimbang sehingga tidak membebani masyarakat pengguna BBM nonsubsidi ke depannya. Bahlil menilai langkah ini sekaligus untuk menjaga keberlangsungan usaha badan usaha di sektor minyak dan gas.

Menurutnya, pemerintah ingin menjamin kebijakan harga tetap memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi tanpa mengganggu iklim usaha di sektor perminyakan.

“Dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat. Pengguna yang non-subsidi ini kan totalnya 20%. Tapi, juga tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan,” ujar Bahlil.