Bahlil: Pembatasan Pertalite untuk Masyarakat Kaya Masih dalam Tahap Kajian

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite untuk masyarakat kaya atau status desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian.

Desil adalah pembagian kelompok kesejahteraan dari urutan 1 hingga 10 berdasarkan pemetaan BPS dan verifikasi Kementerian Sosial. Desil 1 menunjukkan kondisi paling rentan, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok paling sejahtera. 

“Pembatasan Pertalite masih dalam kajian, jadi (pembelian BBM) tersebut masih jalan seperti biasa,” kata Bahlil saat ditemui usai acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu (19/8).

Desil digunakan sebagai salah satu acuan penentuan penerima bansos, tetapi bukan satu-satunya faktor. Pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan serta pemeriksaan administratif sebelum menetapkan penerima bantuan. 

Desil ini terdapat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sistem ini dikembangkan bersama BPS dan menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial agar penetapan sasaran lebih akurat.

Bahlil menyebut pembelian Pertalite saat ini masih mengacu pada aturan yang berlaku. Batasan pembelian BBM subsidi ini sebesar 200 liter per hari untuk jenis kendaraan bus dan truk. Sementara itu, untuk kendaraan mobil pada umumnya dibatasi pembeliannya 50 liter per hari.

“(Meski) masih dalam pembahasan, tapi masa sih orang yang desilnya 9 dan 10 masih pakai BBM subsidi? Masyarakat yang mampu itu jangan mengambil hak rakyat, subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Skema Baru Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi

Sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan skema baru pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan skema baru ini ditargetkan dapat diterapkan tahun ini.   

"Kami sedang exercise sistemnya seperti apa, dan kira-kira kapan paling pas untuk menjalankannya, dan berapa yang ditargetkan. Tapi, sistemnya sudah siap," kata Purbaya usai bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8).

Purbaya menjelaskan, pemerintah sedang mempertimbangkan mekanisme pembatasan yang dapat dilakukan, yakni berdasarkan kendaraan atau kelompok desil (kesejahteraan) pemiliknya. 

“Yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan mobil per mobil atau desil per desil,” katanya. 

Menurut dia, sasaran utama kebijakan tersebut adalah masyarakat kelompok atas yang dinilai memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi. 

“Yang jelas kami incar adalah yang atas saja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka,” kata Purbaya.  

Purbaya juga mengatakan, pembatasan tersebut belum tentu menurunkan konsumsi BBM secara keseluruhan. Pasalnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertalite dapat beralih ke BBM nonsubsidi.