Bangun Infrastruktur, Pemerintah Siap Utang Rp 14 T ke Bank Tiongkok
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau bank infrastruktur Asia yang diinisiasi Tiongkok, berkomitmen memberi pinjaman baru sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 14,6 triliun. Utang ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Komitmen ini terungkap saat pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden AIIB Jun Liqun di Istana Kepresidenan, Bogor. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan komitmen tersebut untuk membiayai beberapa proyek.
"Komitmen sebesar US$ 1 miliar hingga akhir tahun, tapi masih menunggu (penentuan proyek) kami," kata Basuki.
Basuki mengatakan ada beberapa proyek yang siap dibiayai dengan utang AIIB, diantaranya adalah infrastruktur penunjang pariwisawata, pelabuhan, bandara, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sementara dari PUPR, dirinya menawarkan empat proyek yakni proyek pembangunan jembatan panjang senilai US$ 355 juta, pengembangan jalan nasional di Kalimantan senilai US$ 250 juta, Sistem Penyediaan Air Minum Jatigede dengan nominal US$ 140,6 juta, hingga proyek pengolahan air bersih dengan besaran nilai US$ 50 juta.
"Dari saya jembatan panjang, untuk (dimulai) 2019 nanti," kata Basuki. Namun, dirinya belum menentukan di mana lokasi proyek tersebut. (Baca: Pemerintah Minta Bank Infrastruktur Asia Biayai Proyek Kereta)
Basuki juga memastikan Jokowi belum memberi arahan apakah pemerintah akan mengambil komitmen utang tersebut. Namun, AIIB juga membuka ruang pinjaman tersebut dapat digunakan untuk proyek infrastruktur swasta. Jadi, bukan hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun untuk mempromosikan pinjaman ke sektor swasta," kata dia.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut proyek kereta juga berpeluang dibiayai pinjaman AIIB. Ini lantaran pinjaman yang telah diberikan bank yang diinisiasi Tiongkok ini untuk Indonesia masih kecil ketimbang ke negara lain. "Terutama untuk transportasi massal rel di kota besar," kata dia kemarin.
Sebelumnya pemerintah telah mendapatkan pinjaman sebesar US$ 691 juta untuk membiayai pekerjaan sejumlah infrastruktur. Beberapa diantaranya adalah pengembangan irigasi dengan pinjaman US$ 250 juta dan proyek perbaikan lingkungan kumuh senilai US$ 216 juta. Kemudian pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai US$ 100 juta, serta peningkatan operasional bendungan senilai US$ 125 juta.
