Pemprov Jakarta Belum Putuskan Skema Pembiayaan Rumah DP 0 Rupiah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum juga menetapkan skema pembiayaan dalam program rumah dengan uang muka (down payment) Rp 0. Kepala Dinas Perumahan Agustino Darmawan mengaku belum mengetahui apakah uang muka talangan ini diambil dari anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau lewat pemerintah pusat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Program ini menjadi salah satu andalan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanyenya tahun lalu. Namun, hingga kini program tersebut belum juga bisa terealisasi, karena skema pembiayaannya masih belum jelas.
Agustino mengatakan Pemprov DKI masih mengkaji dua opsi skema pembiayaan tersebut dan belum bisa mengatakan lebih lanjut saat ini. Program uang muka ini nantinya akan menumpang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga masyarakat mendapat subsidi bunga kredit pemilikan rumah sebesar 5 persen. Sedangkan kewajiban uang muka sebesar 1 persen akan ditalangi DKI Jakarta.
"Nanti, kami masih godok (pembiayaannya) sekarang," kata dia usai sosialisasi program ini di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3). (Baca: Rusun DP Nol Rupiah Diresmikan Anies, Skema Pendanaan Belum Final)
Agustino mengatakan sebenarnya pemerintah pusat telah memberi alokasi kuota pemberian FLPP tiap daerah. Namun, ada kemungkinan alokasi tersebut belum cukup. Pemprov DKI Jakarta masih menghitung berapa besar kekurangannya dan berapa besar dana yang bisa ditutupi oleh anggaran daerahnya.
Selain skema pembiayaan, institusi yang akan mengurus dan menjalankan program ini pun belum ada. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini baru akan terbentuk bulan depan. Institusi ini akan berfungsi sebagai tempat pengajuan permohonan hunian dan bantuan pembiayaan dari masyarakat.
Selanjutnya BLUD akan memeriksa dokumen kelengkapan masyarakat peserta untuk selanjutnya dokumen tersebut dikirim kepada perbankan. "Tapi dia belum bisa bekerja maksimal karena bangunannya juga belum berdiri," kata Agustino merujuk kepada proyek Klapa Village yang masih dibangun sebagai salah satu tempat pelaksanaan program DP nol rupiah.
(Baca: Totalindo Garap Proyek Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandi)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan persyaratan program ini diprioritaskan bagi warga yang memiliki KTP elektronik (e-KTP) yang dikeluarkan setelah 2013 dan telah menikah. Adapun peruntukkan rumah ini bagi warga dengan penghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.
"Kami tidak mau ini hanya menjadi wacana yang tidak terfokus eksekusinya," kata Sandiaga.
