Jokowi Beri Tenggat Agar Integrasi Izin Usaha Berjalan Mulai Maret
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tenggat agar sistem perizinan usaha terintegrasi (single submission) dapat diterapkan paling lambat Maret 2018. Hal ini dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.
Lembong mengatakan, dengan adanya single submission, maka pemerintah pusat dan daerah akan memilah satu per satu investasi besar dan prioritas di daerah. Apalagi, menurutnya masih banyak birokrasi dalam perizinan yang panjang terjadi di daerah.
"Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BKPM sedang bekerja siang malam menyiapkan sistem ini," kata Tom Lembong usai rapat terbatas soal investasi dan perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1).
Dia mengatakan, saat ini ada komitmen investasi senilai puluhan miliar dolar AS yang siap masuk ke Indonesia, namun masih terkendala aturan dan perizinan. Oleh sebab itu sistem terintegrasi ini memastikan adanya akuntabilitas sehingga pemerintah pusat hingga daerah akan bertanggung jawab menuntaskan rencana investasi yang masuk.
(Baca juga: Jokowi : Ekonomi Indonesia Sehat, Tapi Belum Bisa Lari Kencang)
"Kalau ada investasi sektor tertentu yang gagal (terealisasi), maka Sekretaris Jenderal Kementerian yang tanggung jawab. Kalau di daerah yang gagal, maka bupati tanggung jawab," kata dia.
Lembong juga menuturkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menagih satu per satu kemajuan investasi di sektornya. Dari situ terlihat bahwa pertumbuhan realisasi investasi RI tertinggal jauh oleh negara tetangga.
Bahkan, Jokowi sempat mengatakan bahwa mentalitas aparatur masih bersifat feodal dengan menganggap dirinya penting, merasa gagah dan menepikan para investor. "Ini yang harus diubah, sikap dan orientasi dari penguasa ke pelayan," kata dia.
Sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Jokowi akan mengevaluasi tax allowance bagi pengusaha yang akan memberi fasilitas pelatihan bagi siswa yang menempuh pendidikan vokasi. Koordinasi soal fasilitas keringanan pajak akan berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
(Baca: Ekonom Menilai Target Pajak Tumbuh 24% di 2018 Ketinggian)
Hal lain terkait investasi adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang akan berkeliling setiap empat bulan sekali untuk menggelar pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional serta investor swasta.
"Untuk industrinya sendiri yang menang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi adalah makanan minuman, kimia, hilirisasi baja, pulp and paper, serta perhiasan," kata dia.
