Jokowi Tak Ingin Investasi Tiongkok Dibelokkan Jadi Isu Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan isu investasi Tiongkok dibelokkan menjadi isu politik. Hal tersebut dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan dalam rapat terbatas soal tindak lanjut KTT Belt and Road Senin (22/5) lalu, Jokowi juga mengundang TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Salah satu alasan pihak-pihak tersebut diundang Jokowi adalah keinginan Jokowi agar investasi termasuk dari Tiongkok tidak diarahkan ke isu keamanan dan politik.

“Presiden ingin investasi jangan belok ke arah isu politik dan keamanan lalu diseram-seramkan,” kata Bambang saat berbincang dengan media di kantornya, Selasa (23/5).

(Baca juga:  PLN Persoalkan Rencana Investasi PLTA Tiongkok di Kaltara)

Mengenai isu tenaga kerja asing Tiongkok, Bambang mengatakan pemerintah tetap akan menjaga agar investasi Tiongkok mendatangkan terlalu banyak tenaga kerja negeri panda. Tenaga kerja yang diperbolehkan datang hanya yang tidak mungkin disediakan di Indonesia.

“Terutama untuk konstruksi, sementara kalau operasi serta perawatan kami minta dari lokal,” kata Bambang.

Bambang juga menjanjikan investasi Tiongkok yang masuk tidak diisi produk kurang berkualitas layaknya Fast Track Program (FTP) 10 ribu megawatt. Ia mengatakan, dengan konsep business to business, investor Tiongkok juga akan memikirkan keuntungannya dengan menghadirkan produk terbaik.

“Yang dulu (FTP) itu rata-rata (Tiongkok) menjadi kontraktor saja, namun ketika jadi investor dia akan menjaga kualitasnya kalau mau untung,” kata Bambang. 

(Baca juga: Tak Mau Utang, Indonesia Incar Dana Investasi Tiongkok US$ 1 Triliun)

 Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendapat komitmen investasi hingga US$ 28 miliar saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (OBOR) di Beijing, beberapa waktu lalu. Bambang pun menyiapkan tiga Provinsi untuk menyambut investasi tersebut.

Ketiga provinsi itu adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dengan Sulawesi Utara. Secara geografis, Bambang beralasan tiga wilayah tersebut merupakan wilayah Indonesia yang dapat terhubung dengan Tiongkok melalui Laut Cina Selatan. "Terutama dari konsep belt-nya yang terhubung (dengan Tiongkok) dengan laut," katanya.