Terbitkan Perpres, Pemerintah Kaji Ulang Pendanaan LRT Jabodebek
Pemerintah akan mengkaji ulang skema pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti revisi Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek.
"Nanti hari Senin (22/5) kami rapat lagi. Nanti soalnya ada perubahan hitungan (pendanaan)," kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pontas Tambunan saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (19/5).
(Baca juga: Kota Makin Sesak, Konsep Smart City Bisa Kurangi Ketimpangan)
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menyatakan, perusahaannya akan menjadi pemeriksa skema pendanaan proyek. Namun, Emma juga mengatakan, masih belum memiliki data yang dibutuhkan terkait hal tersebut.
"Jadi dikoordinasikan rencana aksi, kerangka waktu, financial model-nya, siapa yang investasi, prasarananya, model bisnis PT KAI, nanti dilihat supaya ada basis yang valid," ujarnya.
Emma menjelaskan, skema pendanaan ini harus bisa disepakati oleh semua pihak. Dirinya mengatakan, review ini juga termasuk bunga pinjaman 7 persen dari perbankan BUMN beserta PT SMI seperti yang diminta oleh pemerintah.
(Baca juga: Revisi Perpres LRT Terbit, KAI Ditargetkan Cari Dana Mulai Awal Juni)
Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto mengatakan, sampai dengan saat ini skema pendanaan masih sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya. Namun, untuk pinjaman ke perbankan ada kemungkinan akan menggunakan bunga sebesar 8,25 persen.
"Bunganya 8,25 persen perkiraan. Tapi nanti akan ditanya ke perbankannya sendiri," ujarnya.
Budi mengatakan, sampai saat ini, biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek ini sebesar Rp 3,3 triliun. Dana ini diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang telah dikeluarkan tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan sisanya, Rp 1,9 triliun diperoleh dari pinjaman perbankan. "Dana pinjaman dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Bunganya sebesar 8,9 persen," ujarnya.
(Baca juga: Sri Mulyani Kawal Pendanaan Proyek LRT di Bandung dan Surabaya)
Sementara, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini adalah sekitar Rp 27 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana proyek.
