Pinjaman Jepang untuk Proyek Patimban Tunggu Izin Amdal

Pemerintah masih mempersiapkan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban. Meski sudah mengantongi komitmen pinjaman dari Jepang, proyek itu belum dapat dijalankan karena masih menunggu izin lingkungan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah masih merampungkan proses administrasi untuk memulai pembangunan Pelabuhan Patimban. Proses administrasi itu adalah kesesuaian tata ruang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang akan diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

(Baca: Pemerintah Targetkan Pelabuhan Patimban Dibangun Kuartal I-2017)

Budi menjelaskan, surat persetujuan tata ruang itu akan menjadi syarat evaluasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KA - ANDAL) untuk menerbitkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jika sudah mengantongi izin Amdal, barulah pinjaman dari Jepang dapat dicairkan untuk proyek tersebut.

"Izin Amdal berhubungan dengan syarat pinjaman dari Pemerintah Jepang," kata Budi usai rapat Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (11/11).

Menurut dia, proses perizinan Amdal ini sedang diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah. Bahkan, Budi menargetkan dalam waktu dua minggu urusan administrasi ini dapat segera diselesaikan sehingga mempermudah pinjaman pembangunan pelabuhan di utara Jawa Barat ini.

(Baca: Ke Jepang, Luhut Kantongi Proyek Hingga Rp 130 Triliun)

Pada kesempatan yang sama, Deputi III Koordinasi Sumberdaya dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah akan menyusun kerangka waktu pembangunan Pelabuhan Patimban. Setelah urusan Amdal dan pinjaman selesai, diharapkan pembangunan dapat dimulai dan rampung tepat waktu. "Kami akan kejar agar target selesai 2019 ini dapat terkejar."

Pada pembangunan tahap awal ini Pelabuhan Patimban bisa menampung 1,5 juta unit kontainer setara 20 kaki (TEUs). Kapasitasnya akan ditambah menjadi 7,5 juta TEUs pada 2037. (Baca: Pemerintah Bangun Pelabuhan Patimban untuk Industri Otomotif)

Terkait dengan pembiayaan proyek ini, Jepang sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi. Jepang siap memberikan pinjaman yang berbentuk Special Terms for Economic Partnership (STEP) dengan bunga berkisar 0,1 persen.