Kembangkan Tiga Lokasi Wisata, Pemerintah Utang Rp 3,9 Triliun
Pemerintah tengah giat mengembangkan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian nasional. Demi membiayai pengembangan sejumlah kawasan wisata, pemerintah mendapatkan pinjaman sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun dari Bank Dunia.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rido Mathari Ichwan mengatakan, dana pinjaman tersebut untuk pengembangan infrastruktur di tiga destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
(Baca: Asing Boleh Masuk, Investasi Sektor Pariwisata Melejit 100 Persen)
Saat ini, dia menjelaskan, Bank Dunia sudah bisa mengucurkan pinjaman US$ 200 juta. Sedangkan sisanya sebanyak US$ 100 juta akan segera menyusul kemudian. Pinjaman tersebut akan masuk di dalam buku utang prioritas (Green Book) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedangkan jangka waktu utang itu selama lima tahun.
"Sebanyak US$ 6 juta akan langsung digunakan untuk penyusunan integrated masterplan (rencana induk terintegrasi) di tiga kawasan tersebut," kata Rido saat konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/10).
Meski dana pinjaman itu sudah tersedia tahun depan, pemerintah kemungkinan baru menggunakannya setelah 2017. "Itu untuk (pekerjaan) fisik yang akan kami gunakan," katanya. (Baca: Dongkrak Wisatawan, Proyek Infrastruktur Danau Toba Dikebut)
Selain pinjaman dari luar negeri, pemerintah melalui Kementerian PUPR memang mengalokasikan dana sebesar Rp 766 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk mengembangkan infrastruktur di tiga kawasan pariwisata prioritas.
Rido merinci, dana sebanyak Rp 518 miliar akan digunakan untuk Danau Toba, sebesar Rp 173,9 miliar untuk Mandalika, dan sisanya untuk infrastruktur penunjang Borobudur. "Kami gunakan terbesar untuk pelebaran jalan, pengelolaan air limbah, penyediaan air baku, hingga membangun perumahan," katanya.
(Baca: Terbanyak dari Cina, Sejuta Turis Asing Selama Agustus)
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pemerintah hanya bisa menyediakan dana Rp 6 triliun setiap tahun untuk pengembangan pariwisata. Padahal, kebutuhan dana untuk membenahi 10 kawasan wisata mencapai Rp 100 triliun.
Untuk menutup kekurangan kebutuhan dana tersebut, Rido berharap pihak swasta dapat berperan dengan berinvestasi di lokasi yang layak di sektor pariwisata. "Ini 30 persen hanya untuk frame-nya saja, kalau swasta masuk kami pikir masih cukup."
