Pemerintah Targetkan Industri Perikanan Jadi Nomor 1 di Asia
Pemerintah menyatakan bertekad akan membuat industri perikanan nasional merajai Asia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penangangan terhadap penangkapan ikan ilegal 'illegal fishing', langkah selanjutnya penataan industri perikanan nasional.
Saat berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus berupaya mewujudkan konsistensinya dalam rangka penguatan kemaritiman Indonesia. "Kami akan menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kami tata kembali," kata Jokowi dalam keterangannya saat kunjungan tersebut, Kamis (6/10).
(Baca: Jokowi Instruksikan Susi Evaluasi Aturan Penghambat Perikanan)
Jokowi meminta penataan ini akan dilakukan secara bertahap dan tidak perlu tergesa-gesa. Dia tidak ingin kesalahan masa lalu terulang dalam industri perikanan nasional. Di mana Indonesia merupakan negara yang kaya potensi kelauatan, tapi hasilnya tidak bisa dimaksimalkan untuk negara. Ini terjadi karena Indonesia tidak siap dalam hal aturan dan pelaksanaannya.
Terkait dengan pengembangan industri perikanan nasional, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKT) Selat Lampa. Proyek yang dibangun di Dermaga Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna ini luasnya lebih dari 100 hektare. Pembangunan SKT ini diharapkan mampu memberikan dampak besar pada perekonomian masyarakat Natuna.
(Baca: Ketemu Luhut, Pengusaha Ikan Minta Menteri Susi Rombak Aturan)
Sebenarnya akhir tahun ini proyek tersebut sudah bisa selesai. Namun, dalam rapat terbatas pada 29 Juni lalu, Jokowi menginstruksikan untuk dibangun juga fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), untuk membantu para nelayan.
Karena ada tambahan pembangunan fasilitas tersebut, proyek ini baru akan selesai akhir tahun depan. "Yang janji menterinya (Susi Pudjiastuti), diingat-ingat. Tinggal saya kejar," tegasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pengembangan industri perikanan tidak hanya dilakukan di Kepulauan Natuna yang dinilai strategis. Pemerintah juga akan melakukan pengembangan di daerah lain.
Susi menyebutkan ada 10 daerah lain yang akan dikembangkan yakni Morotai, Sabang, Moa, Biak, Timika, Merauke, Saumlaki, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bata, dan Larantuka. Pemilihan daerah ini karena ada proyek-proyek industri perikanan yang sudah dibangun Jepang sebelumnya. Jadi, pemerintah tinggal melanjutkannya.
Dengan reformasi dan pengembangan industri perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia. Ini untuk mengulang kesuksesan yang pernah dicapai Indonesia dalam industri ini.
"Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 92 sampai tahun 96-an itu sangat bagus Indonesia," kata Susi saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Natuna, Kamis (7/10).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan penataan sektor kemaritiman tidak hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia, seperti di kawasan Natuna.
(Baca: Jokowi: Potensi Perikanan di Natuna Hanya Mampu Tergarap 8,9 Persen)
"Jadi kita ingin tidak hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Sehingga di samping ini, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat," terang Presiden.
Seperti diketahui, wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia yang keberadaan dan integritas wilayahnya telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pengakuan tersebut memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Natuna.
