Pemerintah Usulkan Banyak Proyek Infrastruktur ke ASEAN
Pemerintah akan mengusulkan beberapa proyek infrastruktur strategis untuk dimasukkan dalam buku konektivitas ASEAN atau Masterplan for ASEAN Connectivity 2016-2020. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah mendapatkan investor yang tertarik menggarap proyek infrastruktur di dalam negeri.
Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Rahmat Pramono mengatakan saat ini pemerintah sedang mendata beberapa proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada swasta. Beberapa diantaranya adalah poyek tol Manado–Bitung, tol Trans Sumatera ruas Kayuagung–Palembang, serta proyek pelabuhan baru Makassar.
Dia belum bisa menyebutkan berapa banyak proyek Indonesia yang akan masuk dalam masterplan tersebut. Pemerintah akan mengupayakan jumlah proyeknya akan lebih banyak dari sebelumnya. Dalam Masterplan for ASEAN Connectivity 2010-2015, hanya ada tiga proyek infrastruktur nasional yang masuk, yakni dua pembangkit dan satu pelabuhan.
"Untuk daftar lengkapnya masih baru akan rampung bulan September mendatang di website Sekretariat ASEAN," ujarnya usai konferensi pers Indonesia Infrastructure Week di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (1/8). Usulan ini baru akan diajukan dan akan disepakati 10 negara ASEAN pada bulan depan.
(Baca: Jokowi Ingin Proyek Infrastruktur Digarap Swasta)
Saat ini pemerintah memang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, mencapai Rp 5.500 triliun hingga 2019. Sementara dana yang bisa dialokasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maksimal hanya Rp 1.400 triliun.
Perlu peran swasta yang sangat besar untuk mewujudkan pembangunan ini. Program-program ASEAN bisa dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak investor terlibat dalam pembangunan infrastruktur Tanah Air.
Seperti diketahui, 10 negara ASEAN memiliki komitmen untuk meningkatkan konektivitas di kawasan tersebut. Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah berjalan saat ini, perlu percepatan untuk pembangunan konektivitas ini.
"Nanti kami akan cari peminatnya, apakah lewat Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau investasi langsung," kata Rahmat.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong juga berjanji mencarikan investor terbaik untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Dia beralasan saat ini era Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah datang dan perlu percepatan integrasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
"Apalagi saat ini keikutsertaan swasta dalam proyek infrastruktur masih minim," kata Lembong. (Baca: Jokowi Paparkan Proyek-Proyek yang Butuh Dana Tax Amnesty)
Dari data BKPM sepanjang semester I-2016 realisasi investasi infrastruktur didominasi oleh dua sektor yakni listrik, gas, dan air, dengan besaran investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 8,51 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai US$ 613,2 juta. Sektor lainnya adalah konstruksi dengan realisasi investasi PMDN Rp 8,3 triliun serta PMA US$ 75,2 juta.
