Menteri ESDM Akan Jamin Kepastian Hukum Bagi Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pihaknya mencoba mencari jalan ke luar terkait permasalahan PT Freeport Indonesia. Dia menyatakan akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi perusahaan tambang Amerika Serikat ini.
"Kami akan menjamin kepastian hukum Freeport. Kami akan berusaha sekuat tenaga," kata dia dalam bincang-bincang dengan awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/7).
(Baca: Freeport Minta Kepastian Kontrak, Pembangunan Smelter Molor)
Seperti diketahui Freeport berencana menambah investasinya di Indonesia hingga triliunan rupiah. Perusahaan ini ingin menggali tambang bawah tanah dan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Rencana ini terancam batal. Masalahnya kedua investasi ini baru bisa dinikmati hasilnya setelah kontraknya berakhir pada 2021. Freeport pun meminta jaminan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi kepada pemerintah, hingga 2041.
(Baca: Dua Smelter Beroperasi 2016, Bagaimana dengan Freeport?)
Sementara pemerintah belum bisa memproses perpanjangan kontrak tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014, proses renegosiasi perpanjangan kontrak pertambangan dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, perpanjangan kontrak Freeport baru bisa dibahas dan diajukan pada 2019.
Ketidakpastian nasib kontrak tersebut membuat rencana Freeport membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, tertunda. Padahal, pemerintah berharap pembangunan smelter senilai US$ 2,3 miliar tersebut bisa dilakukan pertengahan tahun ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 juga mengamanatkan pembangunan smelter dilakukan paling lambat tahun depan. Karena mulai 2018, perusahaan tambang sudah tidak boleh lagi mengekspor mineral mentah.
(Baca: Menteri ESDM Pesimistis Smelter Bisa Selesai 2017)
Masalah perpanjangan kontrak ini juga berpengaruh pada pelaksanaan divestasi saham Freeport Indonesia. Freeport memang sudah melaksanakan kewajibannya untuk melepas 20 persen sahamnya kepada pemerintah. Namun, pemerintah menilai tawaran harga yang diajukan terlalu mahal.
Terkait dengan jaminan hukum yang dijanjikan, Arcandra menyatakan akan tetap berpedoman pada regulasi perundangan yang berlaku. Menurutnya investor yang hendak berinvestasi di sektor ESDM harus bisa memberi dampak pada kemakmuran rakyat, lewat penyediaan lapangan kerja dan berkontribusi meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
“Sebagai regulator, alangkah baiknya kita punya kompetensi ilmu, skill (keahlian), dan experience (pengalaman). Tanpa itu mungkin sebagai regulator, kita akan gagap memutuskan sesuatu," ujarnya.
(Baca: Perpanjangan Kontrak Freeport, Jokowi Minta 5 Syarat)
