Jokowi: Potensi Perikanan di Natuna Hanya Mampu Tergarap 8,9 Persen
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa potensi perikanan di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Namun, industri nasional baru mampu memanfaatkan potensi tersebut hanya 8,9 persennya saja.
“Ini perlu di dorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi Indonesia,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas (ratas) Kabinet mengenai pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6). (Baca: Usai Dikunjungi Jokowi, Pemerintah Kembangkan Transportasi Natuna)
Pemerintah menegaskan bahwa wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia. Keberadaan dan integritas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna juga telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan untuk menegakkan integritas kedaulatan wilayah di Natuna, Indonesia perlu melakukan sejumlah langkah agar pembangunan dan kegiatan ekonominya bisa meningkat. (Baca: Bertebar Ladang Migas, Jokowi Akan Perkuat Keamanan Natuna)
Sesuai arahan Jokowi, hal yang pertama akan dilakukan adalah mempercepat kapasitas tangkap ikan di Natuna. “Jadi Natuna itu ikannya banyak sekali, tapi kapasitas tangkapnya hanya 9 persen. Di masa lalu, kebanyakan kapal asing yang masuk dan nyolong di situ,” kata Rizal.
Menurut Rizal, presiden ingin kapasitas tangkap harus ditingkatkan, tapi tidak dengan cara lama dengan membebaskan kapal asing menangkap dan mencuri. Kapal-kapal dalam negeri harus dibebaskan menangkap ikan di wilayah Natuna. (Baca: Tembak Kapal Ikan, TNI Curigai Rencana Cina Perluas Wilayahnya)
Selama ini kapal ikan nasional masih kesulitan mendapatkan perizinan. Ada dua departemen yang terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan izin dan Kementerian Perhubungan yang membuat sertifikat. “Presiden meminta agar dua-duanya diintegrasikan agar secepat mungkin kapal yang diatas 30 GWT bisa diarahkan ke Natuna,” ujarnya.
Kedua, kapal-kapal penangkap ikan dengan berat mati 30 DWT (deadweight tonnage) diberikan jarak jangkau 120 mil dan diizinkan masuk ke Natuna. Banyak nelayan tradisional di sekitar Pantai Utara Jawa yang memiliki kapal besar di atas 30 ton. Selama ini mereka tidak diizinkan masuk ke Natuna, padahal banyak kapal asing yang pura-pura berbendera Indonesia diizinkan di daerah tersebut.
Ketiga, memberikan akses permodalan kepada perusahaan perikanan lokal. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memfasilitasinya melalui bank-bank pemerintah. Permodalan ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tangkap perusahaan nasional.
“Kami ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap di Natuna, diberikan kesempatan, difasilitasi kredit, supaya kapasitas tangkap yang hanya 9% bisa ditingkatkan dalam waktu singkat,” ujarnya. (Baca: Jokowi: Masa Depan Indonesia Ada di Laut)
Kemudian pembangunan kota perikanan yang bisa mengumpulkan seluruh ikan, dengan fasilitas penyimpanan (cold storage) yang besar, dan pusat pelelangan ikan nasional. Ini bisa dilakukan dengan meniru kota perikanan yang paling baik di dunia. Rizal mencontohkan Tsukiji Fish Market di Tokyo, Jepang.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam ratas tersebut Jokowi menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memulai pembangunan pusat penyimpanan dingin (cold storage) untuk hasil laut di Natuna setelah lebaran.
“Pembangunan cold storage harus dimulai pada bulan Agustus. 17 Agustus adalah peletakan batu pertama pembangunan cold storage di Natuna,” kata Pramono.
