Telkomsel Dituding Monopoli, Kementerian BUMN "Salahkan" Indosat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah memberikan dukungan yang sama kepada semua operator telekomunikasi untuk mengembangkan usahanya. Meskipun, PT Telkomsel yang merupakan anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan BUMN, yang menguasai pasar bisnis seluler di dalam negeri.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengaku belum mengetahui persis permasalahan yang dikeluhkan PT Indosat Ooredoo Tbk terkait dugaan praktik monopoli di luar Jawa oleh Telkomsel. Namun, dia menilai Kementerian Kominfo selama ini tidak membeda-bedakan operator telekomunikasi. Termasuk dalam hal penetapan tarif interkoneksi.
Harry juga mengklaim, Kementerian BUMN sudah berusaha menjaga agar semua perusahaan operator telekomunikasi bisa berkompetisi secara sehat. Dukungan yang diberikan kepada Telkomsel dan Telkom sebagai perusahaan BUMN sejauh ini juga masih dalam batas yang wajar. Buktinya, tidak ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi dua perusahaan pelat merah tersebut.
Karena itu, Harry mempertanyakan adanya tudingan praktik monopoli yang dilakukan oleh Telkomsel. “Kalau monopoli segala macam, apa yang mau dimonopoli? ‘Kan sudah sama itu,” katanya kepada Katadata, Rabu (22/6). (Baca: Monopoli Bisnis Telekomunikasi Terjadi di Luar Jawa-Bali)
Sebaliknya, dia melihat, keunggulan Telkomsel di luar Jawa lantaran memiliki infrastruktur yang bagus. Agar bisa bersaing dan memperbesar pangsa pasarnya, semestinya Indosat juga memiliki dan membangun infrastruktur. “Harusnya Indosat melakukan sesuatu agar bisa berkembang,” ujar Harry.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti dugaan praktik persaingan tidak sehat di bisnis telekomunikasi. Mulai dari dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Telkomsel hingga praktik tarif murah yang diusung PT Indosat Ooredoo Tbk.
(Baca: Praktik Persaingan Tak Sehat, KPPU Panggil Indosat dan Telkomsel)
Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyatakan Telkomsel memang mendominasi pasar telekomunikasi di luar Jawa, yaitu lebih dari 50 persen pangsa pasar. “Dari sisi Undang-Undang Persaingan Usaha, kalau di atas 50 persen, maka dia disebut sebagai perusahaan monopoli,” ujarnya, Selasa (21/6). Monopoli itu terjadi pada layanan suara (voice), pesan pendek (SMS) dan data.
Meski menguasai pangsa pasar, dia menilai, Telkomsel tidak melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Persoalan baru muncul jika Telkomsel terbuktu menyalahgunakan posisi monopoli tersebut. (Baca: BRIsat Tambah Daftar Satelit Milik Indonesia)
Salah satu bentuk penyalahgunaan itu adalah menghalangi calon konsumen untuk mengakses produk pesaing. “Misalnya, dugaan Telkomsel memborong simcard Indosat di luar Jawa,” kata Syarkawi. Berdasarkan informasi dari publik itu, KPPU berencana memanggil manajemen Telkomsel pada Jumat (24/6) mendatang.
Terkait rencana tersebut, Syarkawi mengungkapkan, KPPU telah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Senin malam. Berdasarkan koordinasi itu, Rudiantara mengusulkan agar pemanggilan oleh KPPU ini bersamaan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
KPPU ternyata tidak hanya memanggil Telkomsel. KPPU juga segera memanggil Indosat terkait iklan tarif telepon Rp 1 per detik. Syarkawi mempertanyakan tingkat kewajaran harga tersebut. Melalui pemanggilan itu, KPPU akan mencari tahu kemungkinan Indosat merebut pangsa pasar pesaing melalui tarif murah.
Sedangkan dalam wawancara khusus dengan Katadata, 15 Juni lalu, Presiden Direktur Indosat Ooredoo Alexander Rusli mengeluhkan kompetisi bisnis seluler di Jawa-Bali sangat tinggi. Semua operator punya daerah "kekuasaannya" masing-masing, seperti Indosat sangat kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Yang menjadi masalah di luar Jawa-Bali. Ia menuding Telkomsel menguasai 86 persen pasar di luar Jawa-Bali dan menjalankan praktik monopoli. Kondisi ini terus berjalan dan tanpa ada pembatasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebab, pemerintah berusaha menjadi agar setoran dividen Telkomsel dan Telkom tidak turun.
"Mereka (KPPU) akan bilang, “Mau dividen (Telkomsel) turun? (Sedangkan Indosat) itu semuanya punya asing.” Mereka lupa kalau 35 persen dari Telkomsel itu milik Singtel," kata Alexander Rusli.
