April, Jokowi Targetkan Bongkar Muat Pelabuhan Priok 3 Hari
KATADATA - Presiden Joko Widodo terus memantau pencapaian target waktu bongkar muat (dwelling time) barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat ini, dia mengklaim, bongkar muat barang memakan waktu 4,7 hari.
Meski begitu, Jokowi mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut. Ia pun memasang target baru, yaitu waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok selama tiga hari pada April mendatang. Jika target tersebut tidak tercapai, Presiden mengancam akan mencopot para pejabat yang bertanggung jawab atas masalah itu.
"(Dulu) saya beri waktu (dalam) 6 bulan di bawah 5 hari (dwelling time). Saya tunggu 6 bulan tidak gerak, akhirnya ada menteri saya copot. Saya perintahkan lagi 4,7 hari. Oke (sekarang) di bawah 5 hari, tapi belum puas," kata Jokowi saat meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) milik PT Cipta Krida Bahari di Cilincing, Jakarta, Kamis (10/3). "Saya kira bulan ini atau bulan depan bisa 3 hari, akan saya pantau terus. Jangan sampai ada korban lagi masalah ini."
Jokowi menyatakan, dirinya tidak main-main mengenai masalah lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan saat ini. Pasalnya, jika tidak segera berbenah, antara lain melalui percepatan dwelling time, maka Indonesia bisa semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga dalam memacu perekonomiannya. Seperti Malaysia dan Singapura.
(Baca: Jokowi: Waktu Bongkar Muat Pelabuhan Hampir Menyamai Singapura)
Menurut dia, salah satu cara mengurangi dwelling time adalah meluncurkan PLB sebagai bagian paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah. PLB merupakan pengembangan gudang berikat yang kelak bisa dimanfaatkan semua pelaku usaha yang mengimpor bahan baku atau barang modal, tak terbatas untuk barang impor milik pengelola PLB.
Barang yang disimpan di PLB akan mendapat insentif, berupa penangguhan bea masuk serta pajak impor selama tiga tahun. Dengan begitu, bisa memangkas waktu transit barang. “Ini yang kami lakukan untuk mengejar perubahan menjadi hub di wilayah ASEAN,” kata Jokowi.
(Baca: Pengusaha Tolak Lonjakan Tarif Penimbunan Petikemas)
Ia menuturkan, PLB memungkinkan pelaku sektor industri dalam negeri mengakses bahan baku yang relatif dekat, dibandingkan disimpan di pusat logistik negara lain. Oleh sebab itu, Jokowi meminta Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi PLB agar berjalan efektif. “Tinggal dari sisi transportasi, kami rapikan dengan membangun infrastruktur. Itu untuk menurunkan biaya logistik,” katanya.
PLB berguna untuk memindahkan barang kebutuhan industri maupun nonindustri, yang sebelumnya ada di negara tetangga, ke gudang di dalam negeri. Keberadaan pusat logistik ini diharapkan membuat ongkos produksi semakin murah. Sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di ASEAN, jumlah penduduk terbanyak dan tingkat konsumsi tertinggi di ASEAN , Indonesia semestinya sudah memiliki PLB sejak lama.
“Kita mau beli apa saja harus pergi ke negara lain. Apa-apaan? Produksinya di sini, kok gudangnya di negara lain,” ujar Jokowi. Contohnya, produk tekstil yang dikerjakan di dalam negeri,tapi Indonesia harus mengambil kapas dari luar negeri.
Kondisi semacam itu harus dihentikan. Jika tidak, pelaku bisnis dalam negeri bisa kehabisan ongkos. Ia menyebut, biaya logistik dan transportasi dalam negeri memberatkan pengusaha. PLB pun dibangun lantaran biaya logistik di Indonesia yang tinggi, mencapai dua kali hingga dua setengah kali biaya di Singapura dan Malaysia.
Jokowi mengungkapkan, pusat logistik harus ada di setiap provinsi. Saat ini sudah ada 11 PLB di Balikpapan, Cakung, Denpasar, Karawang dan Cikarang. Selain Cipta Krida Bahari, perusahaan-perusahaan yang juga mengoperasikan pusat logistik adalah PT Petrosea Tbk, PT Pelabuhan Penajam, PT Kamadjaja Logistics, PT Toyota Manufacturing Indonesia, PT Dunia Express, PT Dahana (Persero), PT Khrisna Cargo, PT Gerbang Teknologi Cikarang, PT Vopak Terminal Merak dan PT Agility International.
Pembangunan dan pengembangan fasilitas PLB ini termasuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IX yang telah dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, pemerintah juga sudah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kawasan Logistik Berikat.
(Baca: Empat Perusahaan Berminat Manfaatkan Pusat Logistik Berikat)
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan keberadaan gudang berikat. Ia mengibaratkan dulu gudang berikat sebatas warung yang hanya menampung sedikit barang. Saat ini, PLB menyerupai supermarket yang mampu menyimpan semua barang milik siapa saja.
Ia menargetkan, 50 PLB beroperasi tahun depan. “Penghematan yang didapat tergantung transaksi. Namun untuk Cipta Krida Bahari, ini kira-kira bisa menghemat Rp 60 miliar,” kata Bambang.
Di tempat yang sama, Presiden Direktur Cipta Krida Bahari, Iman Sjafei, menyebut akan menerima kemudahan dalam reekspor barang modal menuju negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, 80 persen barang yang dimuat oleh perusahaannya sebagai anak usaha PT ABM Investama Tbk. Merupakan traktor dan alat berat, hasil kerjasama dengan Caterpillar.
