Jokowi Akan Putuskan Indonesia Gabung TPP Tiga Tahun Lagi
KATADATA - Rencana Indonesia untuk bergabung dengan kelompok kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) masih panjang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan butuh waktu yang panjang untuk bisa memutuskan apakah Indonesia akan bergabung dengan TPP atau tidak.
"Perlu saya sampaikan bahwa prosesnya (bergabung dengan TPP) masih panjang, mungkin bisa 2 atau 3 tahun. Ini proses masih panjang perlu waktu," kata Jokowi dalam keterangan resminya, saat bertemu wartawan di Miramonte Resort, di Indian Wells, California, Selasa (16/2).
Jokowi mengatakan punya banyak pertimbangan untuk bisa memutuskan Indonesia untuk bergabung dalam suatu perjanjian perdagangan global. Salah satu hal terpenting yang ditekankan adalah perlunya kehati-hatian dalam mengkalkulasi keuntungan dan kerugian bagi kepentingan nasional.
Sebelum mempertimbangkan untuk bergabung dengan TPP, Indonesia akan melihat terlebih dahulu perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Hal ini pun masih butuh waktu yang panjang, sekitar tiga tahun.
Hal ini pun telah disampaikan Jokowi saat bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama pada Oktober tahun lalu. Dia mengatakan Indonesia baru menyatakan berniat untuk bergabung (intend to joint), bukan akan bergabung dengan TPP. (Baca: Jokowi Luruskan Kabar Indonesia akan Ikut Kemitraan Trans Pasifik)
Dalam kunjungannya ke AS saat ini Jokowi juga menegaskan tidak akan membahas soal rencana Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). “Kami ke sini (AS) tidak ada urusannya dengan TPP. Kami ke sini untuk US-ASEAN Summit," ujar Jokowi.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan saat ini belum ada keputusan resmi Indonesia akan bergabung dengan TPP. Pemerintah masih harus dilakukan proses yang panjang, yang mencakup proses teknis dan politis, dalam mengambil keputusan ini.
"Negara-negara pendiri TPP juga belum ratifikasi, baru kesepakatan. Tapi mereka harus melewati proses 12 parlemen untuk meratifikasi. Masing-masing untuk ratifikasi butuh waktu 1-2 tahun," kata Lembong. (Baca: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Gabung ke TPP)
Terkait dengan anggapan bahwa ketentuan TPP yang dibuat oleh 12 negara pendiri tidak bisa diubah, Lembong pun mengklarifikasinya. Karena kesepakatan perdagangan bebas ini sifatnya bisa dinegosiasikan (negotiable). Setiap negara punya keistimewaan dan persyaratan yang diajukan untuk bergabung. Dia mencontohkan Filipina yang sudah mengajukan beberapa persyaratan. Thailand pun akan menyusul melakukan hal yang sama dalam pekan ini.
Tujuan Indonesia bergabung dengan TPP juga untuk mengangkat perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja. “Presiden sudah sangat tegas memerintahkan kami untuk bernegosiasi yang benar, membela kepentingan nasional dan memastikan bahwa ini menguntungkan bagi kita,” ujar Lembong.