Berada di Ladang Migas, Proyek Waduk Marangkayu Molor
KATADATA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan penyelesaian pembangunan proyek bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur tertunda hingga tahun depan. Penyebabnya, di lahan tersebut terdapat 12 titik ladang migas milik Vico Indonesia.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi mengatakan 12 titik ladang gas bumi tersebut baru ditemukan pada November tahun lalu. Saat penemuan, konstruksi bendungan Marangkayu sedang berjalan.
Saat ini pihaknya masih mengupayakan solusi atas adanya hambatan ini. Kementerian PUPR bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Vico Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sedang menyelesaikan masalah desain perbaikan proyek bendungan tersebut.
"Jadi desain baru akan rampung Maret, dan akhir tahun depan (waduknya) baru bisa kami genangi. Total molor setahun proyeknya, harusnya bulan ini kami genangi," kata Mudjiadi usai jumpa pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (13/10).
Saat ini pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 90 persen, 10 persen sisanya belum bisa dibangun karena bentrok dengan ladang migas. Bisa saja pembangunan waduk ini diselesaikan dengan menggunakan lahan yang ada sekarang. 10 persen lahan yang bersinggungan dengan ladang migas, tidak perlu digunakan. Sehingga bendungan Marangkayu bisa digenangi dengan lahan yang ada sekarang tanpa mengganggu lahan migas Vico.
Mudjiadi masalah ini terjadi akibat perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kurang terperinci. Apalagi beberapa bidang lahan yang digunakan untuk waduk Marangkayu, ternyata merupakan ladang gas potensial milik Vico Indonesia dan bukan lahan tidak berpenghuni.
"Yang jadi masalah itu desain dari Pemda, kita tidak tahu menahu," kata Mudjiadi.
Proyek Marangkayu merupakan satu di antara 16 waduk yang pengerjaannya telah dimulai pada pemerintahan sebelumnya. Bendungan ini memiliki luas genangan 455 hektare dan mampu menyalurkan irigasi ke 4.500 hektare sawah.
Total investasi proyek bendungan ini sebesar Rp 362,5 miliar. Pendanaannya berasal dari APBN sebesar Rp 63 miliar serta Rp 299,5 miliar berasal dari APBD Kaltim. BUMN PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ditugaskan untuk mengerjakan konstruksi yang berasal dari APBD, sedangkan PT Brantas Abipraya (Persero) mengerjakan porsi APBN.
