Bantu UMKM, Jokowi Minta Dewan Penunjang Ekspor Dihidupkan Lagi
Pemerintah ingin meningkatkan ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Presiden Joko Widodo pun meminta, Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan kembali untuk membantu ekspor produk UMKM.
"Saya tahun lalu mengingatkan pada Menteri Perdagangan agar Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan lagi untuk membantu UMKM," kata Jokowi saat peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).
Menurutnya, Dewan Penunjang Ekspor perlu membantu UMKM agar bisa memperbaiki produksi, desain, hingga pengemasan. Dengan demikian, produk UMKM memiliki kualitas yang baik untuk diekspor.
Sebagai diketahui, Dewan Penunjang Ekspor sempat dibentuk melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 89/Kp/III/86 . Dewan Penunjang Ekspor sebagai badan pelaksana program peningkatan kemampuan eksportir dan lembaga penunjang ekspor dinilai sangat bermanfaat bagi eksportir/produsen kecil menengah.
Selain itu, Jokowi meminta kolaborasi antara kementerian/lembaga dan institusi lain diperlukan. Hal ini untuk mendorong daya saing UMKM di pasar global.
Mantan Walikota Solo itu menilai, UMKM perlu dibantu agar mampu meningkatkan ekspornya. Sebab, kontribusi ekspor UMKM masih kecil.
Ia pun melihat, ada banyak potensi ekspor produk UMKM, seperti ekspor produk keripik. Produk usaha rumah tangga juga bisa diekspor ke Korea hingga Jepang.
Ekspor produk UMKM dinilai bukan hal yang sulit. Namun, perlu upaya perbaikan kemasan, brand, hingga dukungan perbankan.
"Biasanya kacaunya kalau menyangkut kapasitas. Ini tugas kita dorong perbankan agar mau suntikan dana ke UMKM," katanya.
Sementara itu, sebagian besar UMKM masih merasa pesimistis bisnisnya akan meningkat tahun ini. Simak Databoks berikut:
Terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan, Dewan Penunjang Ekspor akan bertugas sebagai pemangku kepentingan untuk menciptakan produk Indonesia bermutu tinggi dan disukai rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 95% eksportir Indonesia merupakan UMKM. Namun, sebagian besar ekspor tersebut bernilai transaksi di bawah Rp 200 miliar. Akibatnya, kontribusi ekspor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 13%.
Oleh karenanya, pengembangan ekspor produk UMKM lokal akan dilakukan pada industri Indonesia islamic fashion dan industri halal Indonesia. Nantinya, Dewan Penunjang Ekspor bakal bertugas mengumpulkan sektor terkait dua industri tersebut, seperti desainer islamic fashion.
"Kemendag kan tidak punya desainer untuk islamic fashion, tapi Kemendag bisa mengambil desainer terbaik di Indonesia untuk dikumpulkan. Mereka mesti ada payungnya dan mesti ada board-nya," ujar dia di kantornya, Jakarta, Selasa (4/3).
Lutfi pun akan segera menggalakkan rancangan Dewan Penunjang Ekspor mulai hari ini. "Kami akan kerjakan pada kesempatan pertama," ujar dia.
