Kasus Covid Melonjak, Ini Usul Pengusaha Ritel agar Ekonomi Tak Kolaps

Kasus Covid-19 terus meningkat usai Lebaran. Pemerintah pun mulai mengetatkan lagi protokol kesehatan, juga membatasi aktivitas orang melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Lalu, bagaimana para pelaku usaha menanggapinya?

Sebagian besar pengusaha berharap tidak ada pembatasan ketat oleh pemerintah karena dikhawatirkan semakin menekan kondisi bisnis mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, saat ini memang dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Namun, ia berharap pemerintah bisa mengambil langkah penanggulangan dengan tetap menjaga keseimbangan antara menekan angka penularan Covid-19 dan membangkitkan ekonomi. “Kami harap pusat-pusat perbelanjaan tetap diizinkan buka dan diberikan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,” kata Roy kepada Katadata.co.id, Selasa (15/6).

Ia berkaca pada penutupan pusat perbelanjaan pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu yang tidak serta-merta mengurangi angka penularan Covid-19. Baginya, penerapan protokol kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam menekan laju penularan virus.

Sebab, tingginya angka penularan bukan karena tutup atau bukanya pusat perbelanjaan. “Yang penting adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kalau bisa, warga yang melanggar dikenakan sanksi tegas, baik sosial maupun sanksi hukum,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Alphonzus Widjaja. Menurut Ketua Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) ini, pemberlakuan tambahan pembatasan akan berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan secara tajam.

Sebab, “Penurunan tingkat kunjungan juga akan langsung diikuti oleh tingkat penjualan. Pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian secara menyeluruh,” kata Alphonzus.

Menurut dia, pelaku usaha tidak mengharapkan tambahan pembatasan. Oleh karena itu pemerintah dapat segera memastikan dan menegakkan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten supaya peningkatan kasus positif Covid - 19 dapat terkendali.

Senada dengan kedua ketua Asosiasi lainnya, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo berharap pemerintah tidak memberlakukan pembatasan kegiatan yang lebih ketat, hingga menutup pusat perbelanjaan. Hal itu bisa menyebabkan penurunan omzet dan kunjungan ke toko-toko di pusat perbelanjaan.

“Kalau memang kondisi di lapangan sudah tidak terkendali, kami mendukung apapun kebijakan yang mementingkan keselamatan dan keamanan. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin bisa melibatkan kami untuk memberikan masukan yang bisa menyeimbangkan,” kata Budihardjo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa penularan virus corona di Ibu Kota memasuki fase kritis. Jumlah kasus baru Covid-19 di DKI Jakarta pada Minggu (13/6) tercatat bertambah 2.769 kasus. Angka itu naik signifikan dibandingkan Sabtu dan Jumat lalu masing-masing 2.455 dan 2.293 kasus baru.

Anies mengatakan jika kasus terus melonjak, dirinya akan mengambil langkah seperti saat September 2020 dan Februari 2021 lalu. Saat itu ia menarik rem pembatasan kegiatan demi memutus penularan virus corona.

“Ibu Kota dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila tak terkendali, kita akan masuk fase genting,” kata Anies saat apel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di Lapangan Blok S, Minggu (13/6) malam seperti dikutip dari Antara.

Oleh sebab itu, ia meminta aparat hukum perlu memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan. Masyarakat juga diimbau menjalankan Gerakan 3M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.