Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai Pertengahan Tahun Ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang beberapa pekerjaan konstruksi di ibu kota baru pada paruh pertama 2022. Hal-hal yang dilelang yakni gedung pemerintahan dan prasarana dasar seperti jalan, air, dan energi.
Gedung pemerintahan yang dimaksud yaitu Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR, Gedung MPR, Gedung DPD, Gedung Mahkamah Agung (MA), Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gedung Komisi Yudikatif (KY), dan Gereja. Konstruksi seluruh gedung ini akan berlangsung sejak semester II 2022 hingga 2024.
"Minggu depan akan kami sayembarakan (desain) untuk Kantor Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, dan gereja, karena masjid (di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Baru) sudah (diperbaiki) oleh presiden," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Bendungan Kuwil Kawangkoan, Sulawesi Utara, Kamis malam (24/2).
Basuki mencatat, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh infrastruktur itu mencapai Rp 46 triliun. Saat ini, Kementerian PUPR menunggu anggaran pembangunan Ibu Kota Negara untuk Tahun Anggaran 2022.
Sumber dana yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dinilai penting lantaran seluruh aset pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus menjadi milik negara.
Secara umum, konstruksi ibu kota baru tahap pertama akan berlangsung hingga 2024. Pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun yakni KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Bina Marga KemenPUPR Hedy Rahadian mengatakan, akan ada empat jenis jalan yang dibangun pada tahap pertama. Keempatnya yaitu jalan akses logistik, melalui jalan existing, di dalam KIPP, dan akses ke jalan tol.
Kementerian PUPR sedang menyiapkan desain untuk jalan akses logistik, khususnya ke pelabuhan kapal tongkang di sekitar Ibu Kota Negara Baru. Target pembangunan jalan IKN baru tahun ini ialah penyelesaian Detail Engineering Design (DED).
Beberapa hal yang ada di dalam DED di antaranya susunan anggaran pasti dan daftar volume pekerjaan konstruksi secara rinci. "Tidak bisa tahun ini (selesai konstruksi jalan di Ibu Kota Negara), anggarannya belum ada," kata Hedy.
Kawasan ibu kota baru 56 ribu hektare. Sedangkan wilayah pengembangan Ibu Kota Negara baru mencapai 256 ribu hektare.
Luas lahan untuk konstruksi tahap pertama ibu kota baru hingga 2024 seluas 6.671 hektare.
Basuki juga mengatakan bahwa pembangunan IKN akan sesuai dengan konsep smart forest city. Nantinya kota tersebut dikelilingi hutan hijau, namun tetap menerapkan teknologi modern.
“Di kawasan ini 70% harus area hijau, 20 sampai 30% itu yang bangunan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rencana pembangunan akan dimulai pada kawasan inti yakni pusat pemerintahan. Ini diawali dengan reboisasi hutan.
“Diikuti pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, serta perkantoran beserta sarana dan prasarana,” katanya.
Jokowi mengatakan, 80% transportasi di ibu kota baru akan berupa kendaraan umum. Selain itu, 70% wilayah IKN merupakan area hijau.
Kota itu juga akan berbasis pejalan kali dan mengadopsi teknologi transportasi masa depan.
