Kemenkeu Terbitkan Aturan Dana Pungutan Ekspor CPO, Berlaku Hari Ini
Kebijakan terbaru Dana Pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan produk turunannya resmi berlaku hari ini. Pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23-2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Beleid ini merupakan perubahan ketiga terkait tarif BPDPKS, hasil keputusan rapat Komite Pengarah BPDPKS pada 16 Maret 2022. Aturan ini meningkatkan batas atas harga ekspor CPO menjadi US$ 1.500 per ton, yang menjadi dasar penghitungan dana pungutan (DP) ekspor.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 18 Maret 2022," seperti tertulis pada beleid yang diteken DIrektur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Benny Riyanto, Kamis (17/3).
Beleid ini membuat Dana Pungutan ekspor CPO paling tinggi naik menjadi US$ 375 per ton. Sebelumnya, nilai DP ekspor tertinggi adalah US$ 175 per ton dengan harga batas atas adalah US$ 1.000 per ton. Artinya, dana pungutan ekspor CPO tertinggi naik 114,28%.
DP ekspor tertinggi tersebut dikenakan pada lima produk turunan selain CPO, yakni crude palm kernel oil (CPKO) pada pos tarif 1513.21.10 dan 1513.29.23, crude palm olein, crude palm stearin, dan crude palm kernel stearin.
Adapun, nilai maksimal DP ekspor turunan CPO yang terendah dimiliki oleh produk refined bleached deodorized (RBD) palm olein kemasan berukuran 25 kilogram (Kg), yakni US$ 276 per ton. Berdasarkan Bursa Malaysia, harga RBD Palm Olein berjangka hingga Januari 2024 telah mencapai US$ 991,5 per ton.
DP ekspor baru akan dikenakan jika harga CPO yang diekspor minimal senilai US$ 750 per ton. Jika demikian, CPO tersebut akan dikenakan DP senilai US$ 55 per ton dan ditambah sebanyak US$ 20 ton setiap kenaikan harga ekspor US$ 50 per ton.
