Bahlil Bantah Softbank Mundur dari Proyek Ibu Kota Negara
Kementerian Investasi mengatakan pemerintah masih terus bernegosiasi dengan SoftBank Group Corp dalam kerja sama proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah kabar CEO SoftBank Group Corp. Masayoshi Son mundur dari proyek IKN.
"Yang bilang Masayoshi mundur itu siapa? Yang bilang Masayoshi masuk siapa? Sekarang ini negosiasi masih terjadi," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/4).
Bahlil mengatakan pemerintah masih menegosiasikan tingkat pengembalian investasi (IRR) dari proyek IKN Nusantara. Pemerintah masih mencari formulasi IRR terbaik antara pemerintah dan perusahaan yang akan berinvestasi di IKN Nusantara.
Meski negosiasi berjalan, Bahlil menyatakan pemerintah tak menggantungkan aliran modal hanya dari investasi Softbank. "Dia (Masayoshi) yang mau melakukan penawaran. Kalau dia enggak cocok, ya nggak apa-apa, yang lain masih ada," kata Bahlil.
Bahlil masih enggan untuk menyebutkan nilai investasi yang ditawarkan oleh Softbank. Alasannya, proposal investasi yang diajukan masih dalam tahap negosiasi.
Pada Maret lalu, SoftBank Group Corp menyatakan batal berinvestasi pada proyek Ibu Kota baru Indonesia di Kalimantan. “SoftBank melewatkan proyek tersebut, tetapi akan terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio Vision Fund,” kata Juru Bicara Softbank kepada Reuters, Jumat (11/3).
Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun telah menkonfirmasi kabar mundurnya rencana investasi Pendiri Softbank Masayoshi Son tersebut. Namun, Luhut tidak menjelaskan, mengapa pembicaraan investasi di proyek Ibu Kota Negara berakhir. "Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi, dia sudah keluar," ujar Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Panjaitan dalam wawancara kepada Bloomberg.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah investor sudah menyatakan minatnya untuk masuk ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah juga telah menyiapkan dukungan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani menyatakan akan menggunakan semua sarana yang ada untuk menarik minat investor ke proyek ini, termasuk lewat sovereign wealth fund (SWF) yang sudah dimiliki pemerintah, INA. Lembaga itu sudah bermitra dengan sejumlah pengelola dana pensiun dari luar negeri yang akan berinvestasi ke Indonesia melalui skema ekuitas.
Keterlibatan APBN untuk mendanai proyek ini terutama untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan tol, pelabuhan hingga bandara baru. Dukungan APBN ini akan dilakukan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan top up jika memang diperlukan.
Adapun, pemerintah juga akan mengoptimalkan aset-aset yang ada di Jakarta untuk membantu membiayai proyek ini. Seperti diketahui, Kemenkeu telah mengidentifikasi setidaknya ada aset negara dengan nilai Rp 300 triliun yang bisa dioptimalkan ketika ibu kota pindah.
Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama akan berlangsung hingga 2024. Adapun pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045.
Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP. Lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
