Swasembada Beras Berlanjut, Bulog Sudah Tolak Dua Penugasan Impor
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog menyatakan tidak akan mengimpor beras pada tahun ini lantaran produksi beras akan kembali surplus. Artinya, swasembada beras akan berlanjut sejak 2019.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas, mengatakan Bulog telah menolak penugasan impor beras dua kali selama 2019-2021. Penolakan penugasan impor pertama adalah sebanyak 2 juta ton oleh Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 2019.
Alasannya, Bulog telah mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton pada 2018 untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah atau CBP. Setelah impor tersebut, Buwas menilai Bulog tidak membutuhkan impor beras selama 2019.
Penolakan penugasan impor kedua adalah sekitar 1 juta ton oleh Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 2021. Buwas menilai kondisi CBP akan terpenuhi dari produksi sawah domestik lantaran volume produksi beras telah membaik.
"Sampai hari ini pun kami belum melakukan impor karena produksi beras domestik mencukupi, apalagi prediksi dari Badan Pusat Statistik ada surplus kurang lebih 9 juta ton tahun ini," kata Buwas dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (31/8).
Buwas menyebutkan prediksi tersebut berdasarkan prakiraan cuaca pada paruh kedua 2022 yang cenderung basah. Namun demikian, akan ada tantangan dalam penyerapan beras domestik pada tahun ini, yakni naiknya harga pokok produksi petani padi.
Dengan demikian, harga pembelian beras petani untuk keperluan CBP senilai Rp 2.400 per kg tidak akan mensejahterakan petani. Oleh karena itu, volume CBP saat ini belum mencapai syarat minimum sebanyak 1 juta ton.
Di samping itu, Buwas mengkhawatirkan penurunan kualitas beras pada panen paruh kedua 2022. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya ketersediaan peralatan pengeringan yang dimiliki petani.
"Penggilingan-penggilingan padi yang ada di level petani adalah penggilingan tradisional. Kalau kadar air dalam beras tidak mencapai 14%, kualitas beras akan jelek. Ini jadi permasalahan," kata Buwas.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan bahwa pemerintah sudah menghentikan impor beras konsumsi sejak 2019. Salah satu pendorong penghentian impor beras adalah pembangunan bendungan dan irigasi di dalam negeri.
"Kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR 2022, Selasa (16/8).
Pada 2014-2024, pemerintah menargetkan akan ada 61 bendungan baru di penjuru negeri. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total bendungan yang telah selesai pada 2014-2021 mencapai 29 bendungan. Sementara itu, sebanyak 32 bendungan saat ini sedang dalam tahap konstruksi.
