Biaya Produksi IKM Bengkak karena Harga BBM Naik, Ini Upaya Kemenperin
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada membengkaknya biaya produksi industrik kecil menengah (IKM). Pasalnya, harga BBM berkontribusi rata-rata sebesar 17% pada struktur biaya IKM.
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, hingga saat ini pemerintah belum menyiapkan insentif utuk IKM. Namun, dia mengatakan, pihaknya akan meningkatkan efisiensi logistik bahan baku ke sentra IKM.
"Kami akan melakukan efisiensi kegiatan logistik dengan optimalisasi pengaturan di sentra-sentra IKM. Subsidi ngga ada, tapi pengaturan logistik dengan, istilahnya, menggunakan armada bersama," kata Reni kepada Katadata.co.id, Senin (5/9).
Reni menyatakan, pengaturan logistik yang akan dilakukan adalah pengiriman bahan baku ke sentra IKM dan logistik barang jadi dari sentra IKM ke pasar. Dengan demikian, biaya logistik bisa ditekan karena ditanggung bersama-sama.
Namun demikian, pengaturan tersebut memiliki tantangan karena setiap IKM memiliki jadwal pengiriman yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi agar pengiriman logistik bisa dilakukan berbarengan.
Meskipun biaya produksi BBM, Reni mengatakan, pelaku IKM diperkirakan belum akan menaikkan harga jualnya. Hal itu mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum pulih.
"Saat ini, di mana IKM dan sektor ekonomi lain mulai menggeliat kembali, pasti pelaku IKM banyak pertimbangan untuk menyesuaikan harga jual," kata Reni.
Seperti diketahui, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara itu harga solar naik dari RP 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Kenaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan APBN dari gejolak harga minyak dunia yang fluktuatif. Pemerintah juga ingin memberikan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran kepada rakyat kecil yang diberikan melalui tiga skema bantuan sosial.
Bantuan sosial itu berupa bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Selain itu, pemberian subsidi melalui pemerintah daerah (Pemda) kepada masyarakat untuk biaya transportasi angkutan umum, ojek sebesar 2% dari dana transfer umum (DTU) dengan total Rp 2,17 triliun.
Mengutip laporan Situasi Terkini UMKM 2021 oleh Mandiri Institute, mayoritas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengubah jenis produk dan teknis berusaha untuk bertahan selama PPKM. 85,57% responden mengaku melakukan hal tersebut saat PPKM Darurat Juli - Agustus 2021.
Strategi selanjutnya adalah menghemat biaya operasional yang dilakukan oleh 58,99% responden. Selanjutnya, memberi diskon dan bonus dilakukan oleh 24,68% responden.
Lalu, 3,86% responden justru mengembangkan usaha saat PPKM berlangsung. Kemudian, sebanyak 2,97% responden tidak memiliki strategi khusus dan ada pula 2,49% responden harus menghentikan usaha atau menutup lokasi untuk fokus online. Hanya 0,53% yang mencari tambahan modal.
