Bapanas Wajibkan Pemda Punya Neraca Pangan mulai 2023
Badan Pangan Nasional atau National Food Agency menargetkan kepada setiap daerah untuk memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengelola Lumbung Pangan Masyarakat atau LPM dengan mengalokasikan dana desa sebesar 20%.
Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa hal ini demi menindaklanjuti penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.
"Dengan memiliki neraca pangan, kita akan tahu seberapa besar ketersediaan pangan wilayah, jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah,” ujar Arief yang dikutip dalam keterangan resmi, pada Selasa (22/11).
Arief mengatakan, neraca pangan wilayah tersebut disusun oleh Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Neraca pangan memuat 11 komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan.
“Tim dari Badan Pangan Nasional siap untuk membantu baik dalam penyusunan metode maupun koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Arief.
Alokasi dana desa
Arief juga meminta Pemda untuk mendukung penuh penguatan LPM sebagai penyokong ketahanan pangan masyarakat. Pengelolaan LPM serta kegiatan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa tentu perlu didukung dengan alokasi Dana Desa paling sedikit 20%, sesuai Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022.
