PUPR Telah Salurkan Rp 1.305 T untuk Bangun 1,9 Juta Rumah Sejak 2011
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menyalurkan dana sebesar Rp 1.305 triliun untuk membangun 1.997.482 unit rumah. Angka tersebut merupakan realisasi sejak 2011 hingga 2022.
Rumah tersebut diperuntukkan bagi akses masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Skemanya adalah bantuan pembiayaan perumahan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan salah satu skema yang digunakan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Pemerintah mereformasi pola subsidi program ini.
“Program FLPP terus dilanjutkan hingga tahun 2022, secara keseluruhan mulai tahun 2010 hingga 2022 telah disalurkan Rp 100,3 triliun untuk 1.169.579 unit rumah,” ujar Herry yang dikutip dalam keterangan resmi pada Selasa (27/12).
Sepanjang 2005 sudah ada berbagai macam skema pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi akses MBR. Selain FLPP, ada pula Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebagai bagian dari KPR bersubsidi. Program ini telah menyalurkan sebesar Rp15,31 triliun untuk 805.506 unit.
Di samping itu, ada pula Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan capaian hingga 2022 sebesar Rp 1,19 triliun untuk 30.356 unit.
“Kita juga mulai mendorong skema pembiayaan perumahan non konvensional untuk sisi supply, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” ujar Herry
Selain itu, dia menyampaikan bahwa peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembiayaan perumahan sangat penting. Berbeda dengan sektor infrastruktur lainnya yang pelaku utamanya adalah pemerintah.
Oleh sebab itu, perlu kerja sama dan sinergi seluruh stakeholder dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Dunia usaha juga diharapkan bisa mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.
Beberapa di antaranya adalah perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO).
Cara lainnya adalah meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD, serta green financing dalam rangka merespons dampak perubahan iklim.
