Biang Kerok Kemacetan Jakarta Tidak Berkurang Meski Ada KRL dan LRT
Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta masih terjadi hingga saat ini meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengasinya. Transportasi publik seperti kereta rel listrik atau KRL commuter line juga belum bisa mengatasi kemacetan tersebut.
"Meskipun sudah ada KRL Commuter Line dan tidak lama lagi rencananya Juli 2023 akan beroperasi LRT Jabodebek, nyatanya belum mampu mereduksi kemacetan di Jakarta," ujar Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, secara tertulis pada Rabu (22/2).
Djoko mengatakan, kemacetan yang terjadi tidak terlepas dari peran warga di sekitar wilayah penyangganya yang beraktivitas di DKI Jakarta. Banyak warga commuter tersebut yang masih menggunakan kendaraan pribadi.
Djoko menilai, kondisi transportasi umum di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Bodetabek belum sebaik yang telah diterapkan oleh DKI Jakarta. Oleh sebab itu, masih banyak warga yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya dan menyebabkan kemacetan.
"Pembenahan transportasi umum hanya di dua kota, yaitu Trans Pakuan di Kota Bogor dan Tayo di Kota Tangerang. Sementara sangat disayangkan, akses transportasi umum selain dua kota tersebut masih jauh tertinggal. Bahkan tidak ada upaya pemda setempat untuk membenahinya," ujarnya.
Anggaran dari Pemprov DKI
Djoko mengatakan, anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di Bodetabek bisa difokuskan untuk membenahi transportasi umum di masing-masing wilayah tersebut.
Dengan begitu, dia berharap bisa mempercepat pengalihan moda transportasi publik dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Pada akhirnya kemacetan di Jakarta pun bisa berkurang.
“Kalau seperti itu kan jadinya tidak ada lagi alasan kesulitan fiskal, tinggal sejauh mana komitmen kepala daerah di Bodetabek untuk sungguh-sungguh mau membenahi transportasi umum di wilayahnya," ujar Djoko.
Djoko mengungkapkan, salah satu pemerintah daerah di Bodetabek sebelumnya pernah diberikan bantuan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPJT untuk membenahi kondisi transportasi umumnya. Namun sayangnya, bantuan tersebut ditolak dengan alasan lebih mementingkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan baru, yang dinilai bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Padahal, menurut Djoko, hal itu justru menambah populasi kendaraan.
"Jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan selama ini. Justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki," ujarnya.
Oleh sebab itu, Djoko meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang kuat guna mempercepat implementasi pembenahan transportasi umum di Wilayah Bodetabek.
Dia menyebutkan, efisiensi dari Public Service Obligation atau PSO KRL Commuter Line dengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp 208 miliar hingga Rp 475 miliar. Menurutnya, anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek.
“Sehingga dapat mendorong warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta untuk beralih ke transportasi publik," tandas Djoko.
Menurut TomTom Traffic Index, kemacetan di Jakarta pada 2021 berkurang 19% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi melanda. Dengan begitu, Jakarta pun menempati peringkat ke-5 dunia sebagai kota yang mengalami penurunan kemacetan signifikan.
