Menaker Izinkan Industri Padat Karya Potong Upah Buruh 25%
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker mengeluarkan aturan yang mengizinkan pengusaha industri padat karya berorientasi ekspor memotong gaji karyawan maksimal hingga 25%. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menaker no. 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Pada Pasal 8 Peraturan tersebut disebutkan jika perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja atau buruh.
"Dengan ketentuan Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit 75% dari Upah yang biasa diterima," tulis aturan tersebut dikutip, Kamis (16/3).
Dalam pemernaker tersebut disebutkan bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksuddilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Penyesuaian upah berlaku selama enam bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 8 Maret 2023.
Tidak Semua Industri Padat Karya
Namun demikian, tidak semua industri padat karya bisa menerapkan aturan tersebut. Berikut kriteria industri yang bisa melakukan pemotongan upah buruh hingga 25%:
1. Pekerja/Buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan.
Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor tersebut meliputi industri tekstil dan pakaian jadi; industri alas kaki; industri kulit dan barang kulit; industri furnitur; dan industri mainan anak.
Peraturan ini dibuat untuk merespon pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi di industri padat karya sejak pandemi. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat dan Eropa.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, selama periode Januari-September 2022 ada sekitar 10 ribu orang yang terkena PHK di Indonesia.
Selama periode tersebut pemecatan paling banyak terjadi di Banten, dengan jumlah korban PHK 3,7 ribu orang. Di urutan selanjutnya ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau dengan rincian seperti terlihat pada grafik.
