BPKP Tolak Impor KRL, Luhut Siapkan Strategi Atasi Kepadatan Penumpang
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bindar Pandjaitan masih menerima masukan terkait wacana impor KRL bekas dari Jepang. Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan tidak merekomendasikan opsi impor KRL bekas sebagaimana permintaan PT KCI.
Luhut mengatakan, pihaknya masih mengikuti pedoman dari hasil kajian yang sudah dikeluarkan oleh BPKP untuk tidak melakukan impor KRL.
"Ya kami akan lihat dari auditnya saja, nanti kalau ada pertimbangan lain diluar audit BPKP ini kita lihat," ujar Luhut usai Konferensi Pers Perkembangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok, di Kantornya, Senin (10/4).
Lakukan Rapat Lanjutan
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan ke depannya akan dilaksanakan rapat lanjutan mengenai permasalahan impor KRL secara lebih komprehensif.
"Nanti akan ada rapat lanjutan, tunggu aja. Jadi gini poinnya tuh harus diselesaikan secara lebih komprehensif ya. Jadi kalau isu sekarang kan keluhan masyarakat tetap ada, mereka mau KRL ini ditambahkan," ujar Seto.
Seto menilai, adanya kebijakan impor KRL atau retrofit hanya dapat menggantikan rangkaian KRL yang sudah tua saja atau pensiun, namun tidak dapat menaikan kapasitas atau okupansi penumpang. Sementara, yang dibutuhkan adalah moda transportasi yang bisa menaikkan kapasitas.
"KRL kan sistem jarak keretanya jauh-jauh, mungkin di atas tiga menit. Kalau jarak antara kereta tidak bisa diperpendek, kapasitas tidak bisa ditambah," kata dia.
Oleh sebab itu, Seto menegaskan, permasalahan KRL harus dilihat terlebih dahulu secara komprehensif. Namun untuk saat ini, pihaknya masih berpegangan kepada hasil kajian BPKP. Dengan demikian, sejauh ini belum ada opsi untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang.
"Review dari BPKP yang menolak adanya impor KRL masih jadi pegangan. Kalau ada masukan input dan lain-lainnya kita akan lihat," ujarnya.
Berdasarkan laporan BPKP, jumlah armada yang tersedia sebelum pandemi lebih sedikit dari sekarang, namun bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit.
Selain itu, Seto juga mengungkapkan temuan soal estimasi biaya impor KRL bekas. Ia menyebut biaya yang bisa diestimasikan dengan reliable oleh BPKP adalah biaya pengadaan dari Japan Railway.
Ia juga menyebut kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini. Pasalnya, perhitungan biaya tersebut tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL bukan baru pada tahun 2018 ditambah 15%.
“Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet, sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo sendiri. Ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat,” tutur Seto
29 KRL Bakal Pensiun
Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan sedikitnya 29 kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek bakal 'pensiun'. Rinciannya, 10 kereta pada 2023 dan 19 kereta pada 2024.
Untuk menambal pergantian kereta yang sudah masuk masa tua, KCI harus melakukan pengadaan. Ada dua jenis investasi pengadaan, di antaranya membeli rangkaian kereta baru buatan dalam negeri dan juga pengajuan rencana impor KRL bekas dari Jepang.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan 16 rangkaian KRL sudah dipesan dari PT Industri Kereta Api (INKA). Ini sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas angkut ke depan.
Sayangnya, rangkaian kereta baru tersebut tersedia pada 2025-2026. "Karena membuat kereta baru itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama," ujarnya saat ditemui Katadata.co.id di Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Sementara investasi kedua adalah mengajukan rencana impor KRL bekas dari Jepang sebanyak 10 unit pada 2023.
Anne mengatakan, biaya pengandaan KRL baru dan impor KRL bekas tersebut berbeda. Sebanyak 16 KRL baru butuh dana Rp16 triliun. Sementara impor 10 KRL bekas dianggarkan Rp150 miliar.
"Tetapi yang perlu digarisbawahi, ini tidak bisa apple to apple. Karena kalau kereta bekas itu sudah digunakan 20-30 tahun," ujar Anne.
