Menteri PUPR Tagih Anggaran Perbaikan Jalan Rp 14,6 T ke Sri Mulyani
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan anggaran perbaikan jalan di beberapa daerah. Dia berharap anggaran tersebut bisa cair bulan ini, termasuk untuk perbaikan jalan di Provinsi Lampung.
"Saya sudah SMS beliau (Sri Mulyani) tadi bahwa kami sudah usulkan ini, dan saya mohon supaya ini bisa selesai bulan ini juga," ujar Basuki saat ditemui awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6)
Basuki meminta kepada Sri Mulyani untuk mencairkan anggaran tersebut dalam waktu dua minggu ke depan. Dengan demikian, kementerian PUPR bisa segera melakukan pengadaan baik lelang maupun e-catalog.
"Sehingga janji Presiden untuk perbaikan jalan itu kan Juli sudah mulai, dan kami juga bisa mulai," ujarnya.
Dia mengatakan, perbaikan jalan di daerah sudah masuk dalam Inpres 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada inpres tersebut telah diputuskan alokasi anggaran sebesar Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan.
Perbaikan Jalan Tahap Pertama
Basuki mengatakan, , Kementerian PUPR mengusulkan anggaran perbaikan jalan senilai Rp 14,6 triliun pada Sri Muyani. Anggaran itu untuk perbaikan jalan di 32 provinsi yang terdiri dari 572 ruas dan panjang 2.873 km, serta jembatan 3.363 meter.
"Ini kami usulkan tanggal 5 kemarin, Senin, itu tebal dokumennya, ditandatangani oleh saya, dan Pak Menteri Bappenas. Ini sekarang sudah di menteri Keuangan," ujar Basuki
Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, menuturkan perbaikan jalan rusak di daerah belum bisa terealisasi karena adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jalan di daerah itu dilimpahkan untuk keperluan pandemi Covid-19.
"Akibatnya, jalan-jalan yang rusak di daerah tidak tertangani, jadi banyak jalan yang rusaknya ekstrem," kata dia.
Badan Pusat Statistik mencatat, panjang jalan di Indonesia mencapai 549.161 kilometer (km) pada 2022. Angka meningkat sekitar 0,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sepanjang 546.630 km.
Berdasarkan tingkat kewenangannya, jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota mencapai 446.787 km. Kemudian, jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 54.557 km. Sementara itu, jalan kewenangan pemerintah pusat sepanjang 47.817 km.
Berdasarkan wilayahnya, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jalan terpanjang di Indonesia pada 2022, yaitu mencapai 42.422 km. Panjang jalan di provinsi tersebut setara 7,72% dari total panjang jalan nasional.
