12.000 Pekerja Tekstil Terancam di PHK, Ini Tiga Penyebabnya
Sebanyak 12.000 buruh terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK tahun ini. Setidaknya ada tiga penyebab PHK buruh TPT masih berlanjut di 2023.
“Kurang lebih ada lima perusahaan yang akan merasionalisasikan para pekerjanya pada kuartal ketiga tahun ini sampai Agustus-September,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Danang Girindrawardana, saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/6).
Langkah rasionalisasi para buruh tersebut lewat tiga jenis. Pertama, memutuskan hubungan kerja atau PHK. Kedua, tidak memperpanjang hubungan kontrak, dan ketiga melakukan pemangkasan jam kerja.
“Ini situasi yang paling akhir yang harus kita lakukan yaitu melalui rasionalisasi karyawan,” kata dia.
Danang mengatakan, terdapat setidaknya tiga penyebab industri TPT masih tertekan hingga melakukan rasionalisasi tahun ini. Tiga penyebab itu adalah;
1. Ekspor Berkurang 50%
Menurut Danang, perusahaan TPT saat ini sedang mengalami kesulitan permintaan pasar ekspor terutama ke Amerika Serikat dan Eropa belum pulih. Kondisi tersebut menyebabkan ekspor berkurang hingga mendekati 50%.
"Sebuah kapal kita bisa berlayar terus apabila beban muatannya terlalu besar apalagi bocor maka harus dikurangi bebannya,"ujarnya.
Pengurangan permintaan tersebut menyebabkan utilisasi mesin-mesin industri tekstil berkurang sampai 40%. Danang memprediksi, akan terjadi pengurangan jam kerja yang cukup tinggi pada Semester II 2023.
"Jadi dari situasinya memang cukup tidak bagus, tidak baik baik saja dan kita berharap pemerintah benar benar melahirkan solusi yang lebih berpihak lagi kepada industri padat karya,"ujarnya.
2. Penjualan Baju Impor Bekas Masih Merajalela
Danang mengatakan, asosiasi melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi gelombang PHK yang lebih besar lagi. Namun demikian, dia berharap pemerintah membantu industri lokal dengan menindaklanjuti larangan impor baju bekas. Impor baju bekas bila terus berlanjut bakal menggerogoti industri TPT.
Larangan impor baju bekas yang sempat dicanangkan pemerintah bisa membantu mengerek industri TPT. "Kami berharap efek dominonya itu sampai ke hulu," kata dia.
3. Biaya Energi Tinggi
Selain pegawai, Danang mengatakan, salah satu biaya paling besar industri padat karya adalah biaya energi yang tinggi. Oleh sebab itu, pelaku usaha memohon untuk memberikan keringanan biaya energi bagi industri padat karya.
