PUPR Minta Anggaran IKN Rp 49 T Ditambah untuk Bangun Bandara dan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menilai anggaran Rp 49 triliun yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2024. Oleh sebab itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, meminta tambahan anggaran untuk proyek IKN tahun depan.
"Pagu indikatif sebesar Rp 49 triliun ini belum mengakomodasi penugasan-penugasan sebagai berikut. Ini kita akan mencoba mengusulkan tambahan anggaran, karena kami memandang postur anggaran ini tidak cukup memadai," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7).
Hedy meminta tambahan anggaran tersebut guna menjalankan penugasan dalam Peraturan Presiden No.31 Tahun 2023 dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung pembangunan IKN.
Selain itu, Hedy menyebutkan usulan tambahan anggaran itu juga untuk pembangunan jalan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1, dan Seksi 5B yang ditargetkan rampung 2024. Jalan tol tersebut dibangun untuk akses ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN.
Kemudian, tambahan anggaran juga diperlukan untuk peningkatan konektivitas jalan daerah mencakup jalan provinsi sepanjang 47.874,4 kilometer atau km, serta peningkatan kemantapan jalan kabupaten sepanjang 433.654,4 km.
Namun demikian, Hedy tidak menyebutkan berapa jumlah tambahan anggaran yang dibutuhkan. Ditjen Bina Marga pada awalnya mengusulkan pagu indikatif untuk TA 2024 adalah sebesar Rp 62,09 triliun, namun pagu indikatif yang disetujui hanya Rp 49 triliun.
Dia menuturkan, anggaran Rp 49 triliun digunakan Ditjen Bina Marga untuk program konektivitas sebesar Rp 46,60 triliun, dan sisanya Rp 2,39 triliun digunakan untuk program pembangunan manajemen.
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan proyek IKN mencapai 76 paket pengerjaan dari 2022 hingga 2024. Sebanyak 76 paket tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp 62,27 triliun.
Saat ini, Kementerian PUPR juga telah melelang 37 paket proyek IKN lainnya yang mencapai Rp 21,41 triliun.
"Hitungan kami untuk IKN dari 2020-2024 sekitar Rp 62,27 triliun sebanyak 76 paket pengerjaan," kata Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (7/6).
Semenytara itu, sebanyak 16.990 Aparatir Sipil Negara atau ASN pemerintah pusat akan pindah ke IKN pada 2024 mendatang. Berikut rinciannya seperti tertera dalam grafik.
