Mendag Sebut Perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa Masih Terganjal TKDN
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan perundingan Perjanjian Komprehensi Kemitraan Ekonomi atau CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa ke-15 sedang berlangsung di Yogyakarta. Namun Zulkifli memprediksi perundingan dagang tersebut belum akan rampung dalam pertemuan kali ini.
Zulkifli mengatakan perundingan CEPA baru mencapai 60% dari total 20 bab. Sedangkan pembahasan 40% lainnya dari CEPA tersebut akan dibahas di Eropa pada putaran ke-16.
"Kami ingin menyelesaikan perundingan EU-CEPA yang sudah 8 tahun dibahas," kata Zulkifli di Istana Kepresidenan, Kamis (13/7).
Zulkifli mencatat setidaknya ada dua poin penting yang belum disepakati pada perundingan ke-15. Pertama, kesepakatan terkait belanja pemerintah. Indonesia maupun Uni Eropa belum mencapai kesepakatan terkait perdagangan oleh pemerintah yang selama ini ditutup.
Kedua, aturan terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Zulkifli menjelaskan barang-barang yang diperdagangkan antara Eropa dan Indonesia dibatasi oleh aturan TKDN.
Zulkifli menyampaikan pihaknya belum mendapatkan penugasan untuk membuka pembatasan TKDN tersebut. Walau demikian, pembukaan batasan komponen dalam negeri untuk produk Indonesia di Eropa akan sangat menguntungkan.
"Imbalannya, kami akan mendapat biaya tarif yang selama ini kena pajak, bisa bebas tarif," kata Zulkifli.
Seperti diketahui, Uni Eropa telah menerbitkan peraturan yang menyulitkan beberapa komoditas Indonesia ke Eropa, salah satunya kelapa sawit dan turunannya. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi atau EUDR.
Zulkifli berpendapat Indonesia-UE CEPA dapat menyelesaikan masalah yang terkait sawit di Eropa. Selain EUDR, pemerintah sedang menggugat Uni Eropa terkait pembatasan salah satu produk sawit nasional, yakni biosolar.
"Melalui EU-CEPA ini, produk sawit asal Indonesia bisa dikecualikan atau kita akan menggugat lagi," kata Zulkifli.
