Pengusaha Kapal Logistik Mengaku Untung Besar Imbas Hilirisasi Nikel
Indonesian National Shipowners Association atau INSA menilai kebijakan hilirisasi nikel membawa keuntungan besar untuk industri pelayaran di Tanah Air. Kebijakan tersebut juga mendorong rute baru bermunculan, khususnya yang melayani pengiriman domestik.
Wakil Ketua Umum VII INSA, Faty Khusumo mengatakan, kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi melarang pengiriman ekspor nikel. Sebelum hilirisasi, pengiriman bahan tambang langsung dikirim ke luar negeri. Hal ini menyebabkan pengiriman barang lebih didominasi kapal asing.
Namun, ketika sudah dilarang ekspor, kapal-kapal domestik mulai banyak digunakan untuk pelayanan logistik distribusi nikel antar pulau di dalam negeri.
“Justru dengan adanya hilirisasi justru telah mengembangkan banyak angkutan baru, yaitu dari daerah ke daerah, dan di dalam Indonesia hari ini sangat semarak untuk angkutan mineral hasil tambang," ujar Faty saat ditemui di Gedung Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (20/7).
Faty mengatakan, industri pelayaran domestik masih bertumpu pada pelayanan dalam negeri, Dengan demikian, pertumbuhan industri logistik nasional akan terjaga selama ekonomi dalam negeri masih tumbuh.
"Kita semua angkutan kebanyakan antar pulau menggunakan kapal laut, jadi kalau pertumbuhan ekonomi positif pasti volumenya juga tetap baik," tuturnya.
Presiden Baru Perlu Lanjutkan Hilirisasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap presiden periode selanjutnya berani dalam menghadapi negara yang menghambat kebijakan hilirisasi nasional. Jokowi melarang ekspor nikel pada 2020 dan akan melarang sekitar 2-3 mineral lain pada 2023.
Jokowi menginginkan agar presiden selanjutnya memiliki nyali yang besar dan tidak gentar dalam memperjuangkan kepentingan negara. Dia mengatakan program hilirisasi demi kepentingan negara.
Saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkan program hilirisasi. Tidak gampang ciut nyali dan tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara," kata Presiden Jokowi di HUT PDIP ke-50, Selasa (10/1).
Jokowi mengingatkan kebijakan kemandirian tersebut telah digaungkan Presiden Sukarno pada 1965. Adapun, semboyan Bung Karno yang diingat Jokowi adalah penolakan ketergantungan pada imperialisme.
