PUPR Kucurkan Rp 605 Miliar untuk Perbaiki 25 Jalan Rusak di Jateng
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan memperbaiki 25 jalan rusak sepanjang 157 km di Jawa Tengah. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan tersebut sebesar Rp 601,7 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan jalan rusak dilakukan guna mengimplementasikan Instruksi Presiden atau Inpres No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Sekarang sudah e-Katalog untuk pengadaan barang dan jasanya, mudah-mudahan Selasa (25/7/2023) besok sudah tanda tangan kontrak dan langsung dikerjakan," ujar Basuki melalui keterangan resminya, dikutip Senin (24/7).
Jokowi Tinjau Jalan Rusak
Basuki bersama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meninjau jalan daerah ruas Surakarta - Geyer - Purwodadi, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, pada Minggu (23/7/2023).
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah memperbaiki 8,7 km dri 59 km jalan rusak di Jalan Surakarta-Geyer-Purwodadi. Perbaikan dilakukan sebelum inpres Jalan Daerah tersebut terbit.
"Sehingga sisanya akan dilakukan penanganan melalui Inpres Jalan Daerah. Kita tangani dan kita bagi ruas ini menjadi 10 spot. Sekarang progresnya sudah 56%," ujarnya.
Penanganan Ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi dikerjakan Kementerian PUPR sejak 14 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp 97,4 miliar. Kontraktor pelaksana proyek tersebut adalah PT Deltamarga Adyatama.
Sementara itu, Jokowi mengatakan ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi masuk dalam kategori rusak berat yang harus segera ditangani oleh Kementerian PUPR.
“Khusus untuk jalan ini, memang dari kecil saya setiap hari lewat sini, tidak pernah beres," kata Jokowi.
Dia mengatakan, konstruksi pekerjaan jalan yang dikerjakan saat ini memang dua kali lebih mahal dari sebelumnya. Namun demikian, pemakaian jalan bisa lebih dari 10 tahun.
"Jadi kita berhitung untuk jangka panjang, lebih murah. Kalau jangka pendek memang lebih mahal," kata Jokowi.
Dia menuturkan, Inpres Jalan Daerah merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk meningkatkan kondisi jalan daerah, seperti jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota secara nasional.
Dengan begitu, ia berkomitmen untuk mempercepat penanganan jalan-jalan daerah yang rusak, baik jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota di seluruh tanah air.
“Kita anggarkan untuk tahap I Rp 7,4 triliun dan Tahap II sekitar Rp 7.2 triliun lebih untuk tahun 2023 ini," kata Jokowi.
