PUPR Ungkap 3 Masalah Penyediaan Rumah Masyarakat Perkotaan, Apa Saja?
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menemukan masalah dalam penyediaan rumah masyarakat perkotaan. Di sisi lain, arus urbanisasi di Indonesia terus berjalan dengan kencang.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan ada tiga tantangan dalam pembiayaan perumahan di wilayah urban. Pertama, harga tanah yang tinggi sejalan permintaan rumah yang terus naik. Hal tersebut dibarengi dengan utilisasi program pembiayaan perumahan yang masih rendah.
Herry mencatat penggunaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan subsidi selisih bunga baru dapat menghadirkan 992 rumah. Artinya, dana dari kedua program tersebut baru dimanfaatkan masyarakat sebanyak 0,05%.
Kedua, pembiayaan untuk sektor informal. Herry mencatat pembiayaan untuk sektor informal baru 18% dari total pekerja informal nasional.
"Terakhir, kualitas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak ramah lingkungan dan mayoritas di bawah standar," kata Herry dalam International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8).
Sementara, tingkat urbanisasi di Indonesia akan melebihi urbanisasi di Asia Tenggara dan Asia. Meski demikian, tingkat kebutuhan atau backlog rumah di wilayah perkotaan mencapai 79% dari total backlog, yakni sekitar 10 juta rumah.
mengutip data The World Cities Report pada 2022. Laporan tersebut menunjukkan tingkat urbanisasi di Indonesia akan mencapai 59,8% pada 2025.
Angka tersebut lebih tinggi dari urbanisasi di Asia Tenggara sebesar 52,8% maupun di Asia yang mencapai 54%. Herry menemukan tingkat urbanisasi nasional lebih tinggi dari rata-rata urbanisasi global, yaitu 58%.
"Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pembiayaan rumah, backlog perumahan di wilayah urban tetap tinggi," kata Herry
Herry menilai pemangku kepentingan perlu mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan permukiman kumuh, dan revitalisasi lingkungan yang terdegradasi.
Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan pilihan rumah hijau. Rumah hijau adalah hunian yang dibangun dengan cara-cara ramah lingkungan.
"Model Additional Dwelling Unit banyak digunakan dalam strategi pemadatan di berbagai negara, yang melibatkan ruang tinggal ekstra dalam sebuah properti," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kebutuhan rumah atau backlog di Indonesia masih mencapai 12,1 juta. Adapun, selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi, ada 7,9 juta hunian terbangun.
