Pemerintah Tambah Pasokan Beras Operasi Pasar Jadi 100 Ribu Ton/Bulan
Pemerintah berencana untuk menambah pasokan beras operasi pasar menjadi 100 ribu ton per bulan melalui upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP). Angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari kebijakan penyaluran beras operasi pasar saat ini sejumlah 50 ribu ton per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan harga beras yang meroket.
"Kami sekarang operasi SPHP akan ditingkatkan," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Merdeka pada Rabu (27/9).
Adapun harga beras premium dan medium secara nasional sejak sebulan terakhir. Mengutip laporan berkala Badan Pangan Nasional pada Rabu (27/9), harga beras premium naik Rp 930 per kilogram (kg) selama sebulan terakhir. Sementara harga rata-rata beras medium secara nasional naik Rp 1.030 per kg.
Menurut Airlangga, peluncuran ekstra pasokan beras itu ditujukan untuk melancarkan distribusi beras sekaligus mengamankan pasokan beras di pasar-pasar induk. Selain itu, pemerintah juga menaikan kuota bantuan beras menjadi minimal 200 ribu ton per bulan.
Airlangga berharap langkah tersebut diharap bisa menurunkan harga beras. Airlangga memproyeksikan harga beras bakal berangsur normal dalam waktu dekat. "Dalam satu-dua bulan turun," ujarnya.
Ia juga mengatakan kenaikan harga beras saat ini tak akan berpengaruh pada pergerakan inflasi nasional. "Inflasi masih di bawah 3%, dan inflasi kan month to month jadi relatif kalau inflasinya terjaga walaupun pengaruh beras itu masih 0,05% untuk bulan ini," katanya.
Selain itu, pemerintah akan kembali mengimpor beras pada tiga bulan terakhir 2023. Penambahan impor beras tersebut di luar dari kuota 2 juta ton yang sebelumnya telah ditentukan pada awal tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi telah menugaskan Perum Bulog untuk menjajaki peluang impor beras sejumlah 1 juta ton dari Cina. Impor tersebut untuk menambah cadangan beras pemerintah atau CBP.
"Kami akan top up stok beras pemerintah di Bulog dari luar negeri sampai akhir 2023. Hal tersebut akan dilakukan jika pemerintah akan mengintervensi harga beras di pasar," kata Arief kepada Katadata.co.id, Rabu (27/9).
