Bulog Ketiban Insentif untuk Pengadaan 1,5 Juta Ton Beras Impor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berupaya untuk menyiapkan 1,5 juta ton beras impor untuk menjalankan program pemberian bantuan beras 10 kilogram (kg) mulai Januari sampai dengan Juni 2024. Bantuan penyaluran beras ini menyasar kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan hingga November tahun ini, pemerintah telah mengunci komitmen 600 ribu ton beras impor dari sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Myanmar dan India.
"Kalau dari Cina harganya tidak masuk, kan tidak boleh tertalu tinggi," kata Arief di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (6/11).
Guna memperlancar arus pengiriman beras impor, pemerintah akan mengatur mekanisme insentif berupa potongan bea masuk kepada Perum Bulog selaku pihak importir senilai Rp 450 per kilogram (kg). Menurut Arief, selisih kekurangan tersebut bakal dibayar oleh Kementerian Keuangan.
Arief menjelaskan, pemberian stimulus itu bertujuan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau di tengah kurs rupiah yang kian mendekati Rp 16 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). "Karena harga beras di luar sudah tinggi dan nilai tukar rupiah mendekati Rp 16 ribu. Insentif Rp 450 per kg kan bisa membantu juga," ujar Arief.
Dia menegaskan, penyaluran insentif tersebut hanya berlaku terhadap impor beras 1,5 juta ton untuk bantuan pangan sepanjangan semester pertama tahun depan. "Tidak semua impor dapat, hanya 1,5 juta ton itu saja," kata Arief.
Selain memberikan bantuan beras, pemerintah juga menyiapkan alokasi anggarakan sebesar Rp 892 miliar untuk bantuan program penurunan angka stunting atau tengkes sepanjang periode pertama 2024. Total pendanaan tersebut menyasar kepada 1,44 juta keluarga rawan stunting. Langkah tersebut dipercaya mampu menggapai target penurunan angka stunting 14% pada 2024.
Arief menyatakan ada 7 provinsi utama yang diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi penyaluran program penurunan angka stunting. Pemerintah menggunakan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyeleksi target penerima, dengan proyeksi 1,44 juta keluarga rawan stunting. "Kalau bantuan pangan beras datanya dari Kemenko PMK," ujar Arief.
